Meski Pengadaan Motor Baru Kades di Lumajang Ramai Dikritik, DPRD akan Tetap Bahas dengan Pemkab

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Terkait rencana realisasi pengadaan sepeda motor dinas baru bagi 198 kepala desa di Lumajang, DPRD Kabupaten Lumajang akan melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang

Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh anggota DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sugianto. 

Menurutnya, legislatif akan duduk bersama dengan eksekutif terkait rencana pembelian motor Honda PCX tersebut. 

"Kalau dari proses pembahasan APBD murni belum. Rencana di PAK (perubahan anggaran keuangan) akan kami bahas selanjutnya. Sehingga nanti kami tanyakan terlebih dahulu," jelas Sugianto, Kamis (17/4/2025). 

Kebijakan Bupati Lumajang, Indah Amperawati Masdar akan memberikan motor PCX kepada para kades sejatinya tak ditanggapi semringah oleh masyarakat. 

Warga lewat berbagai media sosial mengkritik dan mengecam rencana pembelian motor baru itu. 

Menanggapi kritikan dan kecaman dari masyarakat, sang wakil rakyat menilai dinamika pasti terjadi ketika ada rencana kebijakan baru. 

Baca juga: Warga Lumajang Nilai Pemberian Motor Baru bagi Kades Tak Tepat, Minta Jalan Diperbaiki: Mereka Kaya

"Pro kontra itu adalah hal yang biasa di masyarakat. Kita coba nanti diskusikan dengan pemerintah," jelasnya. 

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono memastikan anggaran pembelian sepeda motor dinas baru bagi kepala desa telah disiapkan. 

Agus menjelaskan, anggaran untuk membeli sepeda motor Honda PCX bagi kepala desa di Lumajang akan diambil dari dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2024. 

Diketahui Silpa APBD 2024 Lumajang kini masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. 

Informasi menyebutkan, dana Silpa APBD tahun 2024 yang jumlahnya mencapai Rp 50 miliar.

Kemudian untuk penganggaran motor baru Honda PCX berjumlah 198 unit diprediksi akan menelan anggaran Rp 6 miliar hingga Rp 7 miliar. Tergantung pada tipe kendaraan yang dipilih. 

"Kendaraan operasional menggunakan Silpa APBD 2024. Bukan dari hasil efisiensi," ujar Agus ketika dikonfirmasi. 

Jika akhirnya terealisasi, sepeda motor dinas lama para kepala desa akan jadi aset desa.

Kata Agus, kendaraan motor eks kepala desa bisa digunakan untuk para perangkat desa dalam melaksanakan tugas. 

Diketahui motor lama para kepala desa yakni produk keluaran Honda tahun 2009.

"Yang lama karena sudah kita hibahkan, ya tetap jadi asetnya desa," jelas Agus.