Pantas Perhiasan Siswa SD Raib usai ada yang Mengaku Guru Baru Masuk Kelas, ada yang Dirampas

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah siswa sekolah dasar (SD) menjadi korban perampokan modus guru gadungan di Pangandaran, Jawa Barat.

Sejumlah perhiasan siswa itu dirampok oleh seorang yang mengaku sebagai guru baru di sekolah.

Selain mengaku sebagai guru baru, ia juga melakukan razia perhiasan di kelas.

Insiden itu dilakukan pelaku di kelas 1 SD Negeri 1 Banjarharja, Kalipucang, Pangandaraan pada Selasa (15/4/2025) pagi.

Baca juga: Akhir Nasib Jumadi, Guru SD Lumajang Lecehkan Murid saat Video Call, Korban Diancam Tak Diberi Nilai

Orang tua siswa kelas 1, Rena (43) mengatakan, anaknya bercerita ada orang yang mengaku sebagai guru masuk ke ruang kelas siswa saat jam istirahat.

Orang itu meminta anak-anak yang mempunyai perhiasan untuk segera dikumpulkan karena ada pemeriksaan dari pihak kepolisian.

"Terus langsung dikumpulkan, tapi kalau gelang sama cincin itu mah langsung dibuka sendiri."

"Kalau kalung, itu langsung dirampas paksa, karena liontinnya juga tertinggal di baju. Semuanya kurang lebih 8 gram," ujar Rena, Rabu (16/4/2025), dikutip dari Tribun Jabar.

Setelah kejadian dan pulang ke rumah, anaknya sempat menangis.

Ia mengatakan kerugiannya mencapai Rp 4,5 juta.

Perhiasan yang dipakai anaknya dan dirampas orang yang mengaku sebagai guru baru itu hasil pemberian dari neneknya. 

"Neneknya itu yang ngasih, hasil kumpul-kumpul, 8 gram kalau ditotal mungkin sekitar Rp 4,5 juta. Kan, katanya sekarang emas lagi mahal," ucap Rena.

Kepala SD Negeri 1 Banjarharja, Idah Rosidah, mengaku kejadiannya berlangsung sangat cepat.

"Biasanya kalau jam masuk, itu gerbang ditutup. Kalau anak-anak istirahat, gerbangnya itu baru dibuka," ujarnya. 

Sebelum masuk, kemungkinan pelaku sudah melakukan pengintaian terlebih dahulu.

Saat itu, kondisi pintu gerbang sudah terbuka dan posisi guru sedang beristirahat di kantor. 

"Terus, pelaku itu langsung masuk ruangan kelas 1 dan itu kejadiannya sangat cepat sekali. Jadi, guru baru duduk, tidak lama kemudian ada anak menangis laporan ke kantor guru. Itu ternyata sudah terjadi kejadiannya," kata Idah.

Korban bernama Ina, kelas 1 SD mengalami kerugian berupa kalung emas 4 gram, cincin emas 1 gram, gelang emas 3 gram.

Korban bernama Airin, kelas 1 SD mengalami kerugian barang berupa kalung emas 3 gram, dan Desi kelas 1 SD berupa kalung emas.

"Modusnya, pelaku mengaku sebagai guru baru dan menceritakan bahwa ada razia dari polisi bagi anak yang memakai perhiasan dan disuruh untuk melepaskan," ucapnya.

Terjadi di 5 Sekolah

Peristiwa perampokan perhiasan anak SD dengan modus mengaku sebagai guru rupanya terjadi di lima sekolah di Kecamatan Kalipucang.

Hal itu diungkapkan Kapolsek Kalipucang, AKP Iman Sudirman.

Lima SD tersebut yaitu SDN 2 Sukahurip, SDN 1 Banjarharja, SDN 1 Bagolo, SDN 4 Putrapinggan, dan SD Negeri 3 Putrapinggan.

"Pertama, yang terjadi di SDN 1 Banjarharja. Dan terjadi saat jam istirahat sekolah pukul 09.00 WIB, saat ketiga korban berada di dalam ruangan kelas," ujar Iman kepada Tribun Jabar, Selasa (15/4/2025).

Saat berada di ruangan kelas, kemudian ditemui oleh seorang pria yang masuk ke dalam kelas mengaku sebagai guru baru.

"Pria itu meminta korban menyerahkan perhiasannya untuk dikumpulkan di ruang guru. Sehingga, korban menurutinya," katanya.

Sementara itu kasus di SDN 1 Bagolo terjadi pada 15 April 2025 pukul 07.30 WIB di mana pelaku laki-laki masuk ke dalam ruang kelas 3.

"Pelaku mengatakan akan ada razia dari kepolisian dan meminta agar para siswi menyerahkan perhiasannya. Korbannya bernama, Rasya Putri, dan Qisti," ucap Iman.

Ketiga, terjadi di SDN 4 Putrapinggan. Pada Selasa tanggal 15 April 2025 pukul 07.08 WIB, ada seorang pria mengaku sebagai guru baru.

"Dia langsung masuk area sekolah menemui siswi bernama Najwa dan meminta perhiasan cincin dengan alasan akan ada Razia," ujarnya.

Keempat, terjadi di SDN 3 Putrapinggan. Pada Selasa 15 Apri 2025 pukul 06.45 WIB pelaku seorang pria menemui korban di ruang kelas.

"Pelaku mengaku sebagai guru baru dan meminta perhiasan kalung milik siswi bernama Sahila dengan alasan akan ada razia kepolisian," katanya.

Peristiwa viral lainnya yang juga terjadi di Sekolah Dasar (SD): Kepsek dicopot Dedi Mulyadi

Kepala SDN Sawahkulon Purwakarta, Dedi Mulyadi, dicopot sementara dari jabatannya karena membuat aturan nyeleneh.

Ia meminta siswa SDN Sawahkulon Purwakarta wajib mengenakan baju Lebaran pada hari pertama masuk sekolah setelah libur Idulfitri.

Kebijakan ini pun menuai reaksi keras karena dianggap tidak relevan dengan tujuan pendidikan.

Baca juga: Pantas Solihin Tak Pernah Mau Bawa Keluarganya Merantau ke Jakarta, Khawatir Perkembangan Anak

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Purwanto, mengumumkan penonaktifan sementara Dedi Mulyadi dari jabatan Kepala SDN Sawahkulon Purwakarta.

Keputusan tersebut diambil setelah mendapat instruksi langsung dari Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, terkait kebijakan kontroversial yang diterapkan oleh Dedi Mulyadi.

"Yang bersangkutan (Dedi Mulyadi) sudah kami nonaktifkan. Untuk sementara, Kepala SDN Sawahkulon dijabat oleh pelaksana tugas," ujar Purwanto saat dikonfirmasi Tribun Jabar, Selasa (8/4/2025).

Dia menegaskan bahwa kebijakan semacam ini tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan pendidikan yang seharusnya menjadi fokus utama sekolah.

Purwanto, yang akrab disapa Kang Ipung, mengingatkan agar kebijakan di sekolah tetap relevan dengan esensi pendidikan.

"Hal-hal seperti pakaian Lebaran itu tidak ada relevansinya dengan kegiatan pendidikan atau silaturahmi," tuturnya.

"Jangan sampai mengeluarkan kebijakan yang justru merugikan atau membingungkan orang tua siswa," tambah Kang Ipung.

"Kebijakan tersebut tidak ada hubungannya dengan tujuan pendidikan," ujar Purwanto.

"Hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi di sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan halal bihalal atau pakaian Lebaran," imbuhnya.

Ia mengingatkan seluruh kepala sekolah di bawah naungan Disdik Purwakarta untuk lebih hati-hati dalam membuat kebijakan.

"Kegiatan silaturahmi memang penting, namun jangan sampai melibatkan hal-hal yang tidak relevan dengan pendidikan esensial," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein, menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru menimbulkan polemik.

Ia juga memberikan instruksi untuk penonaktifan Dedi Mulyadi.

"Saya perintahkan Disdik Purwakarta untuk segera menonaktifkan Kepala SDN Sawahkulon," tegas Saepul.

"Kebijakan yang dibuatnya tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua siswa dan berpotensi menambah beban mereka," imbuhnya.

Bupati yang akrab disapa Om Zein ini berharap, kejadian serupa tidak terulang di sekolah-sekolah lainnya di Purwakarta.

Ia menekankan pentingnya kebijakan yang mengutamakan kepentingan pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Dedi Mulyadi Singgung Alasan Lucky Hakim Liburan ke Jepang, Sentil Soal Masalah Penyapu Koin

Dedi Mulyadi yang dinonaktifkan oleh Disdik Kabupaten Purwakarta mengaku ikhlas.

Dia ikhlas menerima keputusan pencopotan sebagai Kepala SDN Sawah Kulon tersebut dengan lapang dada. 

"Benar, saya menerima keputusan Disdik Purwakarta. Insyaallah, ini adalah langkah yang baik bagi saya untuk lebih bersyukur," ujar Dedi saat dihubungi via telepon, Selasa (8/4/2025).

Dedi juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Disdik Purwakarta yang telah memberinya kesempatan untuk menjabat sebagai Kepala SDN Sawahkulon.

"Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga saya bisa berkontribusi lebih baik di tempat lain," tambahnya.

Untuk sementara, posisi Kepala SDN Sawahkulon dijabat oleh pelaksana tugas (Plt), sesuai dengan keputusan yang diambil Disdik Purwakarta.

Di sisi lain, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, menyindir aparatur sipil negara (ASN) yang terbiasa mengerjakan tugas administratif.

Dedi mengatakan, tidak semua masalah dapat diselesaikan dari dalam ruangan kerja.

Misalnya, kata dia, masalah ibu-ibu yang bekerja sambil membawa anak-anaknya pada jam sekolah. 

"Ini kan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak."

"Tetapi di Kota Bandung di setiap sudut masih ada ibu-ibu yang bawa anak-anak atau anak-anak sendiri berjualan pada jam sekolah."

"Mereka mengalami problem dalam jangka panjang kalau menurut saya," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025). 

Kata dia, jangan sampai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Provinsi Jabar dan Kabupaten/Kota teriak-teriak soal pemberdayaan perempuan dan anak.

Tapi kenyataannya di lapangan masih banyak anak putus sekolah sehingga bekerja di jalanan. 

"Itu kan tidak dibenahi. Nah, saya ingin Pemprov Jabar itu taktis."

"Tidak tidak hanya bersifat administratif, teriak di mana-mana pemberdayaan perempuan, tetapi perempuannya di sekitar sini tidak diberdayakan. Nah, ini salah satu bentuk taktis," katanya.

Baca juga: Gubernur Protes Pembacaan Doa saat Apel, Tegur ASN yang Cengengesan saat Pidato: Tertawa Keras-keras

Masalah-masalah seperti itu, kata dia, tidak akan selesai jika hanya dikerjakan dari dalam ruangan.

Ke depan, Dedi Mulyadi ingin Pemprov Jabar menjadi promotif perubahan budaya kerja pemerintah untuk kabupaten/kota.

"Sehingga pemprovnya efisien, kabupaten/kotanya akan terbawa efisien. Nah, kemudian pemprovnya taktis, kabupaten/kotanya taktis dan ini terbukti hari ini," ucapnya.

Langkah promotif budaya kerja pemerintah, sudah dibuktikan Dedi Mulyadi dengan turun ke Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang mengatasi masalah banjir, alih fungsi lahan, hingga perbaikan infrastruktur.

"Hari ini kan bupati-bupatinya sudah mulai turun untuk mengadvokasi kebersihan, lingkungan."

"Nah, hal-hal yang lebih nyata itu sangat dibutuhkan dalam upaya mempercepat pembangunan," katanya.

"Nah, ini dan seluruhnya itu lahir dari sebuah inovasi-inovasi yang tidak hanya lahir di ruang kerja."

"Tapi lahir di berbagai tempat di seluruh provinsi Jawa Barat ketika kita melihat fenomena lingkungan," ucap dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunpriangan.com