Janji Khofifah ke Karyawan Jan Hwa Diana yang Ditahan Perusahaan, Penderitaan Tak Hanya Denda Sholat

TRIBUNJATIM.COM - Kasus perusahaan Jan Hwa Diana yang menahan ijazah pegawai dan diduga menyekap karyawan masih terus bergulir.

Perusahaan Jan Hwa Diana diketahui juga memberikan denda bagi karyawannya yang hendak melakukan sholat jumat.

Ada janji yang akhirnya diungkap oleh Khofifah dalam pertemuan terbarunya dengan awak media baru-baru ini.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menanggapi masalah penahanan ijazah yang dilakukan oleh pemilik usaha UD Sentoso Seal, Jan Hwa Diana.

Khofifah menyatakan bahwa pihaknya akan memfasilitasi penerbitan ulang ijazah bagi pekerja yang ijazahnya ditahan, khususnya untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK, yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim.

Khofifah menegaskan bahwa penahanan ijazah oleh perusahaan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016.

"Ijazah adalah dokumen penting yang sesuai aturan hukum tidak boleh ditahan, termasuk oleh perusahaan tempat karyawan bekerja," ujar Khofifah, seperti dilansir Kompas.com pada Minggu, 20 April 2025, dikutip TribunJatim.com, Senin (21/4/2025).

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Jatim telah berkoordinasi dengan Posko Pengaduan Kota Surabaya untuk menangani laporan penahanan ijazah.

Khofifah menyebutkan bahwa mereka akan memanggil pelapor pada Senin, 21 April 2025, untuk mengklarifikasi data demi keperluan penerbitan ulang ijazah.

Namun, penerbitan ulang hanya bisa dilakukan jika data asal sekolah pekerja telah lengkap dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), termasuk bagi sekolah yang telah tutup.

Baca juga: Masalah Minta THR Rp 165 Juta Belum Selesai, Kades Klapanunggal Kini Diberi Uang Segepok oleh Pria

"Bagi pekerja yang telah melaporkan penahanan ijazah dan merupakan lulusan SMA atau SMK, kami akan segera memproses penerbitan ulang. Jika sekolahnya sudah tutup, Dinas Pendidikan tetap bisa menerbitkan ulang selama datanya ada dalam Dapodik," jelas Khofifah.

Menurut data dari Pemkot Surabaya, terdapat 31 pekerja yang telah melaporkan penahanan ijazah, namun baru 11 di antaranya yang memiliki data lengkap.

Khofifah meminta agar para pekerja segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan melalui Posko Pengaduan Pemkot Surabaya agar proses dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jatim.

Meskipun Pemprov Jatim telah memfasilitasi penerbitan ulang ijazah, Khofifah memastikan bahwa proses hukum terkait penahanan ijazah tetap berjalan.

"Solusi penerbitan ulang ini adalah bentuk kehadiran negara, namun tidak terkait dengan aparat penegak hukum. Proses hukum tetap dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.