Dorong RPJMD Surabaya 2025 Lebih Adaptif, Arif Fathoni: Dampak Perang Tarif AS Harus Diantisipasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - "RPJMD tidak lain adalah penjabaran nyata visi misi Wali Kota. Sutuasi begitu cepat berubah dengan AS memberlakukan perang tarif. Maka, semua itu harus diantisipasi." Arif Fathoni, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni bersama seluruh anggota dewan yang lain mendorong agar Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029 lebih adaptif. 

Mengingat situasi ekonomi yang masih belum menentu. 

Belum lagi soal kondisi global terkini dengan terjadinya perang tarif. Hal itu sedikit banyak akan berdampak pada situasi di Surabaya. Baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi situasi dan ekonomi lokal.

Pimpinan DPRD itu mendesak agar segera dilakukan penyempurnaan atau penyusunan ulang  RPJMD Kota Surabaya 2025-2029. Geopolitik global kini makin cepat berubah, sehingga harus ada langkah antisipatif.

Baca juga: DPRD Surabaya Ambil Sikap Soal Dugaan Penahanan Ijazah oleh Perusahaan Diana, Bakal Panggil Karyawan

"RPJMD tidak lain adalah penjabaran nyata visi misi Wali Kota. Sutuasi begitu cepat berubah dengan AS memberlakukan perang tarif. Semua harus diantisipasi," kata Arif, Minggu (20/4/2025).

Politisi muda Golkar ini menambahkan, RPJMD merupakan bagian dari implementasi visi misi Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Surabaya Armudji ketika Pemilu 2024. Saat itu, kondisi geopolitik global belum seperti sekarang. 

Saat itu belum terpikirkan akan ada perang tarif Amerika dan lainnya. RPJMD ini perlu disempurnakan dengan melihat situasi terkini. Sementara situasi lokal juga masih perlu dorongan kuat agar ekonomi makin menggeliat. 

Baca juga: Pemkot dan DPRD Surabaya Tentukan Arah Pembangunan, Tetapkan Rancangan Awal RPJMD 2025-2030

Dampak ekonomi global terkait perang tarif mungkin belum dirasakan. Namun, akan ada dampak jangka panjang yang bakal dialami masyarakat. 

Di antaranya daya beli menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi juga kian turun, dan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Nilai tukar rupiah juga sangat fluktuatif, ditandai dengan harga emas yang sampai saat ini masih seperti rollercoaster. Ini jadi sinyal bahwa ekonomi di 2025 penuh dengan ketidakpastian,” ungkap Fathoni.

Daya Beli Masyarakat

Arif Fathoni mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyusun RPJMD Kota Surabaya 2025-2029 lebih adaptif dengan situasi ekonomi saat ini. Sebab, hal itu berpengaruh pada daya beli masyarakat dan kemampuan dalam pembayaran pajak serta retribusi.

Terlebih, sumber utama pembangunan Pemkot Surabaya bersumber dari pajak dan retribusi yang dibayarkan masyarakat. Baik dari bagi hasil pemerintah pusat ke daerah maupun retribusi yang masuk langsung ke kas daerah.