DPRD Jatim
DPRD Jatim Bakal Inisiasi Raperda Soal Transportasi Publik Terintegrasi
Komisi D DPRD Jatim ke depan, berencana untuk menginisiasi rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang transportasi publik terintegrasi di Jatim
Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Sudarma Adi
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi D DPRD Jatim ke depan, berencana untuk menginisiasi rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang transportasi publik terintegrasi di Jawa Timur.
Produk hukum ini nantinya juga diharapkan bisa mengembangkan Bus TransJatim, sebagai transportasi publik yang dimiliki oleh Pemprov Jatim.
Sebab saat ini, sudah ada 5 koridor Bus TransJatim yang telah beroperasi.
"Ini mau kita kembangkan nantinya di setiap Bakorwil, sebagai pengumpan nanti baru diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana Surabaya menyediakan feeder," kata Ketua Komisi D DPRD Jatim Abdul Halim dalam penjelasannya kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).
Baca juga: Dukung Rencana Penjurusan Siswa SMA, DPRD Jatim Desak Pemerintah Hapus Stigma Antar Jurusan
Dalam kacamata dewan, transportasi publik yang nyaman, aman hingga tepat waktu saat ini merupakan kebutuhan. Apalagi, dengan tujuan mengurangi emisi hingga mengurangi angka kecelakaan. Hal ini menjadi atensi Komisi D.
"Gagasan ini yang mau dilahirkan oleh Komisi D sebagai inisiatif DPRD untuk menghadirkan transportasi publik di Jawa Timur dengan bentuk Perda," terang politisi Partai Gerindra ini.
Selain sejumlah alasan itu, Halim juga menyinggung terkait 2 Indeks Kinerja Utama (IKU) yang masih perlu terus mendapat atensi yakni Indeks Theil dan Indeks Gini Ratio. Dua indeks ini turut menjadi dorongan untuk menghasilkan produk hukum transportasi publik. Hal ini ditegaskan penting.
"Nah transportasi publik ini juga menjadi salah satu untuk mengurai ketimpangan yang ada," ucap Halim.
Komisi D DPRD Jatim
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
transportasi publik terintegrasi
Abdul Halim
transportasi publik
TribunJatim.com
| DPRD Jatim Dorong Seluruh BUMD di Jawa Timur Berkinerja Optimal |
|
|---|
| Pansus LKPJ DPRD Jatim Soroti Sektor Pendidikan: 6 Indikator Kinerja Belum Tercapai di 2025 |
|
|---|
| Nasib Guru Honorer Terancam Larangan Mengajar 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Beri Kepastian |
|
|---|
| DPRD Jatim Targetkan Raperda Tentang Disabilitas Target Selesai Tahun Ini: Bisa Bantu Disnaker |
|
|---|
| Kick Off RKPD Jatim 2027, Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jatim/foto/bank/originals/Ketua-Komisi-D-DPRD-Jatim-Abdul-Halim-saat-hadir-dalam-rapat-paripurna.jpg)