DPRD Jatim Dorong Seluruh BUMD di Jawa Timur Berkinerja Optimal

Ringkasan Berita:

• Agenda: Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jatim 2025.
• Isu Utama: Kinerja BUMD dinilai stagnan dan kontribusi PAD kurang optimal.
• Tuntutan DPRD: Penerapan GCG, transparansi data, dan pemisahan orientasi profit dengan sosial.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Optimalisasi terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibawah Pemprov Jawa Timur kembali disuarakan DPRD Jatim.

Berbagai fraksi mendorong agar kinerja BUMD Jawa Timur bisa optimal sehingga berkontribusi optimal dalam Pendapatan Asli Daerah atau PAD. 

Dorongan tersebut pun mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim, Kamis (13/5/2026). Rapat paripurna tersebut beragenda Pandangan Akhir Fraksi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur tahun anggaran 2025.

Dorongan optimalisasi BUMD ini masuk di rekomendasi yang diberikan oleh fraksi untuk Pemprov.

Baca juga: Wacana Guru Honorer Akan Dihapus di Tahun 2027, DPRD Jatim Bakal Panggil Dinas Pendidikan 

Kritik Fraksi: BUMD Jangan Berlindung di Balik "Misi Sosial"

Seperti halnya Fraksi PKS DPRD Jatim. Mereka menilai, Kinerja BUMD stagnan dan jauh dari optimal. Fraksi PKS menilai kontribusi BUMD terhadap PAD masih belum optimal dan cenderung stagnan. 

Sebab, Sejumlah BUMD belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah maupun instrumen intervensi pemerintah pada sektor strategis.

Fraksi PKS pun merekomendasikan Pemprov untuk melalukan penerapan dan Penguatan Tata Kelola Berbasis Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan terukur. 

"Dengan penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang berbasis outcome seperti profitabilitas, kontribusi dividen, dan efisiensi aset. Selain itu, evaluasi direksi dan komisaris harus dilakukan secara periodik dan berbasis kinerja yang terukur, bukan sekadar administratif," kata Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim yang juga menjadi juru bicara, Lilik Hendarwati. 

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan didampingi oleh Wakil Ketua Hidayat.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa dengan didampingi jajaran Pemprov Jatim juga hadir secara langsung dalam Rapat Paripurna ini. Paripurna ini menjadi tahapan pembahasan LKPJ Gubernur 2025 di DPRD Jatim. 

Dalam pandangan akhir fraksinya, Lilik mendorong agar transparansi data kinerja BUMD juga harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas. Selain Fraksi PKS, dorongan agar BUMD optimal juga muncul dalam pandangan akhir Fraksi PKB DPRD Jatim.

Mereka menyuarakan pandangan kritis terhadap BUMD yang selama ini memiliki fungsi ganda. 

Yakni untuk mencari laba dan pelayanan publik. Namun, Fraksi PKB menilai selama ini belum pernah ada laporan seberapa besar nilai manfaat sosial yang dihasilkan dibandingkan dengan rendahnya dividen atau PAD yang dihasilkan BUMD.

Fraksi PKB memandang bahwa fungsi sosial tidak boleh dijadikan tameng untuk menutupi rapor merah manajemen.