Pansus LKPJ DPRD Jatim Soroti Sektor Pendidikan: 6 Indikator Kinerja Belum Tercapai di 2025

Ringkasan Berita:

• Temuan Utama: Pendidikan menyumbang 6 IKD yang tidak tercapai (terbanyak dibanding sektor lain).
• Isu Krusial: Capaian literasi nasional rendah dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) stagnan di bawah jenjang SMP.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan penting dari Pansus Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Akhir Tahun Anggaran 2025.

Karena dari belasan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang belum tercapai, pendidikan menjadi sektor terbanyak.

Misalnya IKD Harapan Lama Sekolah, dimana dari target 13,54 persen terealisasi 13,44 persen.

Lalu, Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca, dari target 59,94 persen terealisasi 49,89 persen. Berbagai data ini tersaji dalam laporan Pansus. 

Baca juga: Nasib Guru Honorer Terancam Larangan Mengajar 2027, DPRD Jatim Desak Pemerintah Beri Kepastian

"Dari 15 IKD yang Belum Tercapai, urusan pendidikan menempati urutan terbanyak dari IKD yang belum tercapai, yaitu sebanyak 6 IKD, diikuti urusan kesehatan sebanyak 3 IKD," kata Ketua Pansus LKPJ Khusnul Arif dikutip dalam laporan Pansus, Selasa (12/5/2026). 

Dalam kacamata Pansus, dari data tersebut, sektor pendidikan dan urusan kesehatan dinilai belum optimal dan Pemprov perlu meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Khususnya dengan 23 daerah dengan IPM lebih rendah dibandingkan dengan IPM Jawa Timur.

BERI REKOMENDASI 

Selain menyoroti data ini, lebih jauh Pansus juga memberikan rekomendasi termasuk untuk sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.

Pertama, guna meningkatkan Aksesibilitas Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan perlu segera menyusun Peta Jalan Aksesibilitas Pendidikan Menengah 2025–2029 yang komprehensif. Ini mencakup strategi penanganan defisit daya tampung SMA/SMK Negeri. 

Baca juga: Komisi D DPRD Jatim Nilai PT DABN Layak Jadi BUMD, Potensi Pelabuhan Jadi Sorotan

Untuk upaya ini, diperlukan kebijakan sinergis dengan sekolah swasta dan madrasah, dengan skema BPOPP yang lebih tepat sasaran berbasis data kemiskinan. 

Sementara untuk Percepatan Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih bergerak lambat di 8,81 tahun sampai akhir tahun 2025 atau selama 4 Tahun terakhir belum bisa meningkat ke setara kelas 3 SMP. 

"Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan target RLS yang ambisius dalam RKPD 2027—minimal mencapai kelas IX (setara Kelas 3 SMP)—disertai strategi konkret yang terukur, bukan sekadar proyeksi linier inkremental," ungkapnya.