Peringatan May Day 2025, F-PDIP Dorong Revisi Perda Ketenagakerjaan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mendesak Pemprov untuk memastikan upaya protektif untuk masa depan buruh di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini. 

Para wakil rakyat ingin agar situasi sulit tidak menimbulkan PHK bagi kalangan buruh. 

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Hari Yulianto pada momentum May Day 2025, Kamis (1/5/2025). 

F-PDIP menilai Hari Buruh tidak sekadar seremoni, tapi momentum konsolidasi untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang lebih adil bagi seluruh rakyat pekerja.

Menurut Hari, kebijakan ketenagakerjaan harus dipastikan berpihak kepada para buruh. Mereka pun mendorong upaya revisi Perda ketenagakerjaan dengan tujuan untuk memperkuat perlindungan bagi buruh. 

Baca juga: Pemkab Jombang Gelar Jalan Sehat saat May Day, Gabungan Serikat Buruh Tetap Unjuk Rasa di Depan DPRD

"Terutama mereka yang bekerja di sektor informal, pekerja perempuan, dan buruh kontrak. Kita tidak bisa lagi mentoleransi sistem outsourcing yang menciptakan ketidakpastian berkepanjangan," ungkap Hari kepada wartawan. 

Sebagai wujud konkret, F-PDIP akan mengawal ketat pelaksanaan Perda dan Pergub yang terkait dengan perlindungan tenaga kerja. Secara spesifik ke depan diharapkan, tidak ada perusahaan semena-mena melakukan PHK tanpa melalui prosedur yang adil. Ini ditegaskan penting. 

Apalagi, dalam situasi global yang tidak menentu, kepastian kerja harus menjadi agenda politik utama di level daerah. Harus ada kolaborasi lintas sektoral agar pemerintah daerah tidak lagi berharap dari APBD. 

Baca juga: Peringati May Day 2025, 10 Ribu Massa Buruh Unjuk Rasa di Surabaya, ini Daftar 23 Tuntutannya

"Harus ada kolaborasi lintas sektor, termasuk menciptakan regulasi yang berpihak dan memberi insentif kepada perusahaan yang menjaga tenaga kerjanya," terangnya. 

Fraksi PDI Perjuangan juga menuntut Pemprov Jatim memperluas cakupan jaring pengaman sosial, termasuk pelatihan vokasi, insentif wirausaha baru, serta kemudahan akses terhadap berbagai program bantuan ekonomi.

Baca juga: Peringatan Hari Buruh, 3.736 Personel Gabungan Disiagakan Kawal May Day 2025 di Surabaya Besok

"Jangan biarkan buruh yang di-PHK merasa kehilangan segalanya. Negara harus hadir melalui kebijakan afirmatif," tambahnya.