Dorong RUU Perampasan Aset Disahkan, Pengamat: Tak Ada Lagi Alasan Menunda
Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang (UU) bukan sekadar langkah mengat
lihat foto
Berdasarkan catatan Hardjuno, RUU Perampasan Aset terakhir kali diajukan oleh pemerintah ke DPR melalui Surat Presiden Nomor R-22/Pres/05/2023 pada Mei 2023. Namun hingga kini belum juga masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyebut pembahasannya “menyangkut urusan politik”. Hardjuno menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo hari ini seharusnya menjadi sinyal pemutus kebuntuan politik itu.
“Kalau Presiden Jokowi sudah mengajukan, dan Prabowo mendukung secara terbuka, maka sekarang tinggal eksekusinya. Jika tetap mandek, maka rakyat berhak curiga: siapa yang sebenarnya takut RUU ini disahkan?”
“Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap korupsi tidak cukup hanya dengan pidato. Perlu keberanian politik untuk mengakhiri siklus pembiaran. Dan momen ini dengan Presiden Prabowo yang sudah menyatakan sikap adalah peluang terakhir untuk membuktikan komitmen itu,” pungkas Hardjuno.
| Mengenal Sejarah Trenggalek, Kabupaten Berjuluk 'Kota Gaplek', Nama Pemberian dari Ki Ageng Sinawang |
|
|---|
| Riwayat Email Diplomat Arya Konseling Psikologis 20 Kali Sejak 2013, Polisi Belum Tutup Kasus |
|
|---|
| 10 Lagu Ikke Nurjanah yang Paling Hits Sepanjang Masa, Lirik Terlena hingga Chord Gitar Memandangmu |
|
|---|
| Cerita Slamet asal Banyuwangi Rebutan BBM dengan Warga Jember, Tak Kuat Antre di SPBU |
|
|---|
| 6 Drama Korea 2025 dengan Rating Tinggi, When Life Gives You Tangerines hingga The Haunted Palace |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.