Munas APEKSI 2025 Dibuka di Surabaya, Eri Cahyadi Bahas Komitmen Wali Kota Dukung Program Presiden

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) resmi dibuka, Kamis (8/5/2024). Berpusat di Grand City Mall Surabaya, acara ini diikuti 98 Wali Kota se-Indonesia.

Forum tersebut dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto yang mewakili pemerintah pusat. Ketua Dewan Apeksi Eri Cahyadi mendampingi jalannya acara yang rencananya berlangsung sejak 6-10 Mei 2025 tersebut.

Eri Cahyadi menjelaskan forum tersebut menjadi langkah sinkronisasi antar - kota dalam menjalankan program pemerintahan. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, para Wali Kota berkomitmen untuk menjalankan program Presiden Prabowo Subianto di masing-masing daerah.

"Apeksi adalah rumah dari seluruh kota di Indonesia. Acara Munas ini bertujuan menyelaraskan visi dan misi dari setiap Wali Kota. Maka, visi dan misi dari para Wali Kota harus selaras dengan visi dan misi Bapak Presiden," kata Cak Eri dalam sambutannya.

Cak Eri yang juga Wali Kota Surabaya ini memaparkan bahwa komitmen para Wali Kota tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang  terhubung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). "Visi dan misi Presiden tersebut dituangkan dalam RPJMN yang kemudian juga menjadi acuan penyusunan RPJMD masing-masing kota,," tandas Cak Eri.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini mencontohkan beberapa isu yang termuat dalam visi dan misi tersebut. Di antaranya, penanganan stunting, pembentukan koperasi merah putih, hingga sekolah rakyat.

"Fardhu ain hukumnya kita menjalankan visi dan misi Wali Kota selaras dengan visi dan misi Bapak Presiden. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di pemerintah kota, ini akan menjadi kekuatan besar apabila bisa bersama," tandasnya.

Sekalipun demikian, Wali Kota mengakui rencana tersebut bukan tanpa tantangan. Untuk memenuhi sekolah rakyat misalnya, Pemkot memiliki lahan terbatas. 

"Di Kota mungkin kita ada yang nggak memiliki lahan seluas 7 hektar, namun percayalah bahwa Bapak Presiden akan memberikan arahan (diskresi) kepada daerah yang memang memiliki lahan kecil sehingga tetap memperjuangkan Sekolah Rakyat," kata Cak Eri.

Pun demikian dengan pembentukan koperasi merah putih yang menurutnya pembentukan di masing-masing daerah akan memiliki fokus berbeda-beda. "Kota adalah konsumen, bukan produsen," katanya.

Namun, tantangan ini justru mencetuskan program kerjasama lintas daerah. "Misalnya, Koperasi di Surabaya membutuhkan beras maka akan kerjasama dengan koperasi di Mojokerto. Pun demikian dengan telur, kita kerjasama dengan koperasi di Blitar. Termasuk dengan komiditas lainnya, kami kerjasama dengan koperasi-koperasi di kota lain," katanya.

Selain menyinkronkan komitmen terhadap berbagai isu tersebut, para Wali Kota juga akan merumuskan berbagai hal lainnya. Khususnya, dalam bidang teknologi komunikasi, lingkungan hidup, sampah, pendidikan, hingga kepemudaan. 

Nantinya, Apeksi akan menyerahkan butir-butir pemikiran ini kepada Kementerian terkait. "Sehingga, ini sejalan dengan tema Munas Apeksi, "Dari Apeksi untuk Negeri," tandas politisi PDI P ini.

Wamendagri Bima Arya mengapresiasi komitmen tersebut. Bima Arya menegaskan bahwa program pemerintah pusat bertujuan untuk memperkuat daerah, termasuk Pemkot se-Indonesia.