Verrell Bramasta Ditantang Bupati Purwakarta usai Kritik Barak Militer Siswa, Om Zein: Turun Deh

"Jangan sampai niat yang baik tidak selaras, karena dengan cara yang tidak tepat. Sebagai wakil rakyat dari daerah ini, saya rasa kita semua bisa mencermati persoalan ini dengan baik, tentunya mengenai pendekatan yang akan diterapkan," pungkasnya. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Beri Kuda Rp 25 Juta ke Siswa SMP di Barak Militer, Tertawa Dengar Alasan Sering Bolos

Di sisi lain, seorang orangtua murid laporkan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Itu terkait kebijakan Kang Dedi Mulyadi atau KDM, yang mengirim siswa bermasalah ke barak militer.

Adhel adalah seorang pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office.

Ia pun secara terbuka menyatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini. Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel, Jumat (9/5/2025), melansir dari Kompas.com.

Adhel mengungkapkan tiga alasan utama penolakannya.

Pertama, ia menilai pendekatan militer bertentangan dengan esensi pendidikan yang seharusnya memanusiakan manusia.

"Alasannya adalah saya melihat Dedi Mulyadi ini enggak ngerti atau enggak paham dengan falsafah pendidikan. Pendidikan itu kan tujuannya memanusiakan manusia, artinya anak didik itu bukan tanah liat atau benda yang harus dibentuk. Tapi anak didik itu subjek atau manusia yang harus dibimbing atau ditumbuhkan potensi tumbuh kembang atau bakatnya," tegasnya.

Baca juga: Sosok Satria Arta Kumbara Pecatan TNI yang Bergabung dengan Militer Rusia, Pengamat: Bahaya

Ia juga menyebut, kenakalan siswa sering kali muncul karena mereka tidak mendapat ruang untuk didengar.

Menurutnya hal tersebut merupakan tugas guru dan orangtua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan.

"Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya. Alasan kedua, Adhel mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer untuk anak-anak tersebut.

Ia khawatir akan adanya kekerasan atau intimidasi selama proses tersebut berlangsung.

Dia juga mempertanyakan apakah jaminan bahwa kebijakan ini bakal menyelesaikan persoalan kenalakan remaja.

Ketiga, ia menduga Dedi Mulyadi telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Gubernur karena tidak ada payung hukum yang membolehkan militer terlibat langsung dalam pendidikan siswa.