Ditantang Bupati Purwakarta Urus 15 Siswa Nakal, Verrell Bramasta Sebut Tak Perlu Kompetisi

TRIBUNJATIM.COM - Artis sekaligus anggota DPR RI, Verrell Bramasta menyoroti kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi soal pendidikan militer bagi siswa.

Menurut Verrell, dirinya merasa perlu mewakili menyuarakan keresahan warga.

Namun setelah menyuarakan, Verrell justru ditantang oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein atau akrab disapa Om Zein.

Verrel Bramasta pun akhirnya buka suara.

"Isu yang sedang ramai digoreng saat ini saya meluruskan tidak ada sedikitpun dalam video saya bahwa saya kontra terhadap kebijakan di dapil saya," kata Verrell, dikutip dari Bangka Pos pada Senin (12/5/2025).

Ia mengaku, hanya menyuarakan suara-suara yang tidak setuju siswa dididik di barak militer.

Baca juga: Verrell Bramasta Ditantang Bupati Purwakarta usai Kritik Barak Militer Siswa, Om Zein: Turun Deh

"Pada prinsipnya saya hanya menyuarakan suara mereka yang memiliki pandangan berbeda di dapil saya. Ambil saja itu sebagai bahan pertimbangan. Koreksi dan sempurnakan programnya," katanya.

Maka dari itu, Verrell Bramasta pun tak menyanggupi tantangan dari anak buah Dedi Mulyadi.

"Saya kira saat ini kita tidak perlu berkompetisi di sini untuk menunjukan siapa yang paling kerja karena semua sudah ada porsi masing-masing."

"Jadi kalau ada satu dua pihak yang tersinggung, saya anggap mungkin mereka sedang banyak pikiran," kata Verrell.

Ia mengatakan, akan datang jika Om Zein mengundang melihat program pendidikan di barak militer.

"Tapi jika semua sudah dilengkapi oleh kepala daerah yang merasa tersinggung, good job."

"Jika saya diundang dengan senang hati saya akan hadir. Jadi ditunggu undangannya yah," katanya.

Verrell Bramasta juga menekankan pada Om Zein sebagai pejabat untuk tidak anti kritik.

"Saya hanya mengingat kita semua sudah menjadi pelayan publik. Apapun lini dan trias politikanya, baik di eksekutif, legislatif atau pun di yudikatf. Saya sebagai anggota DPR memiliki tupoksi mengawasi jalannya pemerintahan. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah."