Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Sosok Pejabat yang Pakai Uang Negara Bayar Buzzer Dibongkar Dedi Mulyadi, Pakar Apresiasi Sikap KDM

Dedi Mulyadi belakangan menyoroti pejabat daerah yang membayar buzzer dan influencer memakai uang negara.

Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar
KOMPAS.com/Farida Farhan/YouTube/Kang Dedi Mulyadi Channel
KEBIJAKAN DEDI - 2 Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikritik Komnas HAM. 

DPRD Jabar disebut tak bisa menghargai pihak lain.

Baca juga: Gubernur Dedi Mulyadi Bikin Putri Karlina Tersipu, Girang Panggil Wabup Garut: Menantu Aing

DISOROTI MEDIA ASING - Gubernur Dedi Mulyadi saat berkunjung ke Barak Militer Resimen I Kostrad di awal Mei 2025. Kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi belakangan ikut jadi sorotan media asing, beginilah mereka memandang sang pejabat daerah.
DISOROTI MEDIA ASING - Gubernur Dedi Mulyadi saat berkunjung ke Barak Militer Resimen I Kostrad di awal Mei 2025. Kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi belakangan ikut jadi sorotan media asing, beginilah mereka memandang sang pejabat daerah. (Tribun Jabar)

Pernyataan Dedi tersebut  tayang di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (17/5/2025).

Ia menambahkan, Dedi menyebut tak ada anggota DPRD Jabar yang memenuhi undangan Musyawarah Rencana Pembangunan di Kabupaten Cirebon, pada 7 Mei 2025.

"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat," tutur Dedi Mulyadi, dikutip Tribunnews.com.

Sindiran menohok pun kembali dilayangkan Dedi.

Menurut Dedi, DPRD Jabar tak mencerminkan sebagaimana mestinya wakil rakyat.

Dedi mengatakan DPRD Jabar justru menyebutnya melanggar konstitusi terkait program-program untuk rakyat.

"Ngaku berpihak kepada rakyat, berjuang utk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi," sindirnya.

Ia pun mengajak semua pihak merenungi, untuk siapa sebenarnya mereka bekerja.

"Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa?" pungkas Dedi.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Jabar, Jumat, diwarnai aksi walk out dari sejumlah anggota Fraksi PDIP.

Aksi ini diawali pernyataan anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP, Doni Maradona Hutabarat, terkait pidato Dedi saat Musrenbang di Cirebon.

Doni menilai pidato Dedi telah mendiskreditkan DPRD Jabar.

"Sembilan hari yang lalu, Gubernur di acara sakral, ada pernyataan Gubernur yang menurut saya ini perlu kita sikapi."

"Beliau menyampaikan dan saya berpikiran Beliau mendiskreditkan DPRD Jabar. Gubernur ini sepertinya tidak membutuhkan pendapat teman-teman DPRD," kata Doni, Jumat, dikutip dari TribunJabar.id.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved