Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Sosok Pejabat yang Pakai Uang Negara Bayar Buzzer Dibongkar Dedi Mulyadi, Pakar Apresiasi Sikap KDM

Dedi Mulyadi belakangan menyoroti pejabat daerah yang membayar buzzer dan influencer memakai uang negara.

Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar
KOMPAS.com/Farida Farhan/YouTube/Kang Dedi Mulyadi Channel
KEBIJAKAN DEDI - 2 Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikritik Komnas HAM. 

Lebih lanjut, Doni menyindir Dedi.

Ia mengatakan, Dedi sebagai Gubernur Jawa Barat, tidak bisa berjalan sendiri dalam melaksanakan program-programnya.

Apabila Dedi kekeh tak melibatkan DPRD, kata Doni, maka anggaran-anggaran program Gubernur tak perlu dibahas di DPRD Jabar.

"Negara dibentuk berdasarkan trias Politika, dia (Dedi) tidak bisa berjalan sendiri. Bagaimanapun sesama lembaga harus ada etika, saling menghargai, tidak bisa berjalan sendiri," tutur Doni.

"Kalau memang tidak butuh DRPD, ya udah tidak dibahas Raperda di DPRD," tegasnya.

Desak Dedi Mulyadi Klarifikasi

Masih dalam kesempatan yang sama, Doni Maradona Hutabarat mendesak Dedi Mulyadi untuk mengklarifikasi pidatonya saat Musrenbang di Cirebon.

Ia mengancam, Fraksi PDIP ogah terlibat apapun dengan Dedi, sebelum mantan Bupati Purwakarta itu memberikan penjelasannya.

"Kalau Gubernur tidak klarifikasi, apapun yang Gubernur ajukan untuk dibicarakan di DPRD, Fraksi PDIP tidak mau terlibat," ujar Doni.

Diketahui, pada 7 Mei 2025, Dedi menghadiri Musrenbang di Cirebon.

Dalam kesempatan itu, ia membahas soal pembangunan di hadapan para Kepala Desa (Kades) se-Jabar.

Dedi mengungkapkan, selama menjalankan kebijakan, ia tidak pernah memikirkan soal anggaran.

Yang paling penting menurutnya adalah program itu bisa berjalan dan terlaksana.

"Duit mah nuturkeun (mengikuti). Rezeki mah mengikuti karena saya punya keyakinan memimpin tidak harus selalu ada duit," ujar Dedi.

Ia kemudian menyinggung pembangunan di masa lalu yang tak membutuhkan persetujuan DPR.

"Para raja dulu tidak menyusun APBD. VOC membangun negara di Cirebon ini, tidak ada persetujuan DPR," tutur Dedi.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan kolaborasi dalam memimpin jangan hanya dimaknai berkumpul untuk rapat membahas pleno satu, dua, maupun tiga.

Menurut pendapatnya, kolaborasi adalah semua pihak bekerja sama saat ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, keadilan, dan rakyat.

"Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati," kata dia.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved