Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Ketua Banggar DPR Soroti Kebijakan Fiskal dan Asumsi Ekonomi Makro 2026, ini 6 Saran pada Pemerintah

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyoroti paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Editor: Sudarma Adi
Istimewa via Tribunnews.com
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah 

Di lain pihak kontribusi program Energi Baru dan Tebarukan (EBT) perlu lebih besar lagi porsinya dalam produksi dan konsumsi energi nasional, serta memperbaiki mismatch energi nasional dari sisi produksi, konsumsi, dan kemampuan energi nasional kita.

5. Kita juga mengalami pelemahan pada sektor industri. Padahal sektor inilah yang menampung tenaga kerja formal, dari kelompok kelas menengah. Kurang akseleratifnya sektor industri dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi membuat kelas menengah tergerus, dan turun kelas.

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada 2024. Penurunan ini setara dengan 9,48 juta orang yang turun kasta dari kelas menengah.

Pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal. Lebih dari itu pemerintah perlu menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai bahan baku penopang produk produk industri dalam negeri untuk menghasilkan produk manufaktur yang memenuhi rantai pasok global.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan tidak berlanjut offshoring, yakni hengkangnya industri didalam negeri, dan memilih lokasi baru diluar negeri untuk berproduksi.

6. Dengan serangkaian kedelapan program strategis yang dicanangkan di tahun 2026, harusnya pemerintah bisa lebih progresif dalam pencapaian target penurunan pengangguran.

"Pada akhir tahun 2024 tingkat pengangguran 4,76 persen, sedangkan gini ratio 0,381 sedangkan target RAPBN 2026 tingkat pengangguran 4,44 - 4,96 persen, dan gini ratio 0,377-0,380, angka ini menunjukkan tidak ada target yang baik bagi menambah lapangan kerja bagi para pengangguran dan pengurangan kesenjangan sosial," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved