Sampai di Telinga Ketua DPR, Nasib Ormas GRIB Jaya Tangsel Diujung Tanduk, Puan Minta Dibubarkan

TRIBUNJATIM.COM - Akhirnya persoalan GRIB Jaya ormas yang secara sengaja mengambil alih lahan yang ternyata milik BMKG itu sampai juga ke telinga Ketua DPR RI.

Secara tegas, pihak DPR RI akan menindak tegas segala macam bentuk kecurangan yang merugikan masyarakat Indonesia.

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta agar pemerintah dan aparat penegak hukum menindak tegas Organisasi Masyarakat (Ormas) yang meresahkan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Puan saat menanggapi kasus lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diduga diduduki ormas di Pondok Betung, Tangerang Selatan.

Puan juga meminta agar ormas yang terbukti terlibat premanisme segera dibubarkan.

"Kami minta pemerintah menindak tegas ormas-ormas yang mengganggu ketertiban. Apalagi, kemudian meresahkan masyarakat. Dan mengevaluasi keterlibatan ormas-ormas yang kemudian berbau premanisme. Kalau memang kemudian itu berbau premanisme, ya segera bubarkan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Puan menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari aksi-aksi premanisme.

Oleh karenanya, dia meminta aparat penegak hukum untuk melakukan evaluasi terkait aksi-aksi premanisme tersebut.

"Jangan sampai kemudian negara kalah dengan aksi-aksi premanisme. Ya itu, jadi segera para penegak hukum melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut," ujarnya.

Baca juga: Penampakan Rumah Mewah Kadis Kesehatan, Beli Rp 1,5 Miliar Kini Untung Banyak, Sering Undang Warga

Diberitakan sebelumnya, lahan milik BMKG di Pondok Betung, Tangerang Selatan, diduga diduduki oleh ormas Grib Jaya.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, akibat lahannya diduduki itu, BMKG melaporkan enam orang ke polisi, yang tiga di antaranya merupakan anggota Grib Jaya.

“Ini masih berjalan proses penyelidikan, dan kasus ini akan diusut tuntas,” kata Ade Ary saat ditemui di Polda Metro Jaya pada Jumat, 23 Mei 2025.

Dalam laporan yang dibuat, disebutkan bahwa BMKG merupakan pemilik tanah dan bangunan seluas 127.780 meter persegi di Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan.

BMKG juga mendapatkan informasi dari penjaga lahan bahwa para terlapor telah merusak pagar yang lokasinya tidak jauh dari pemasangan plang.

"Jadi, awalnya ada plang dari pihak terlapor, dijelaskan bahwa 'Tanah ini dalam pengawasan Tim Advokasi Muda dari Tim Advokasi DPP Ormas GJ' (Grib Jaya)," kata Ade Ary.