Kumpulkan Bukti, Bupati Tulungagung Ancam akan Laporkan Wartawan Abal-abal: Tak Rela Diinjak-injak

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung, periode 2025-2028, Senin (26/5/2025).

Usai acara, Gatut Sunu Wibowo mengaku akan mengambil tindakan hukum kepada pihak yang mengaku wartawan namun menyerang secara personal.

Menurutnya, ada pihak yang memberitakan secara sepihak tanpa melakukan klarifikasi pihak lain, atau cover both side.

Berita dan komentar yang disampaikan juga sudah pada tingkat merendahkan secara personal. 

Gatut Sunu mengingatkan, dirinya dipilih oleh masyarakat dan menjadi pemimpin Kabupaten Tulungagung secara resmi. 

"Diinjak-injak saya diam, dicaci maki saya diam. Tapi pada saatnya akan saya lawan," ujar Gatut Sunu dengan nada tegas. 

Mantan Wakil Bupati Tulungagung ini mengaku sudah mengumpulkan bukti-bukti. 

Semua bukti akan digunakan dengan bijaksana, lewat mekanisme hukum yang ada. 

Gatut Sunu mengaku tidak rela terus direndahkan, karena dirinya juga punya harga diri. 

"Saya tidak rela diinjak-injak, karena saya punya harga diri. Kalau semua melakukan itu, kan tidak baik," tegasnya. 

Lebih jauh, Gatut Sunu mengapresiasi keberadaan PWI di Kabupaten Tulungagung.

Menurutnya, PWI adalah organisasi wartawan yang profesional.

Baca juga: 3 Orang Wartawan Gadungan di Trenggalek yang Dibekuk Polisi Ternyata Spesialis Pemeras Kepala Desa

Gatut Sunu mengaku tidak pernah anti kritik, seperti yang dilakukan wartawan profesional. 

"Saya siap dikritik, tetapi kritik yang membangun. Mari kita sama-sama menjaga stabilitas Tulungagung, agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar," ucapnya.

Gatut Sunu Wibowo juga mendukung literasi media yang dilakukan PWI, dengan sasaran kepala desa (kades) dan kepala sekolah (kasek). 

Alasannya, selama ini kades dan kasek sering menjadi sasaran pemerasan wartawan abal-abal.

Gatut Sunu mengaku sempat berbicara terkait masalah ini dengan pimpinan PWI Jawa Timur. 

"Saya yakin yang memeras bukan dari PWI. Suatu saat perlu mengundang narasumber dari PWI untuk memberi pemahaman," katanya. 

Para kades dinilai perlu mendapat bekal ilmu, agar bisa melawan orang yang mengaku wartawan dengan niat tidak baik. 

Sering kali para kades sudah ketakutan saat didatangi wartawan abal-abal karena tidak tahu bagaimana harus bersikap.

Akhirnya mereka memberi uang dengan pertimbangan tidak mau repot. 

"Itu perilaku yang tidak mendidik. Ke depan kami akan kerja sama dengan PWI dan Aparat Penegak Hukum (APH)," pungkas Gatut Sunu.

Wartawan Abal-abal

Wiwieko Dharmaidiningrum kembali terpilih sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tulungagung periode 2025-2028.

Kepengurusan baru ini resmi dilantik di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso Tulungagung, Senin (26/5/2025).

PWI Tulungagung mencanangkan sejumlah program kerja, salah satunya literasi media untuk kepala desa (kades) dan kepala sekolah (kasek).

“Banyak sekali kejadian, seperti kemarin di Trenggalek, mengaku wartawan untuk memeras,” ujar Eko, selepas pelantikan pengurus PWI Tulungagung 2025-2028.

Lanjutnya, pemerasan oleh orang yang mengaku wartawan tidak hanya terjadi di Trenggalek.

Hasil perbincangan dengan PWI Jawa Timur, kejadian yang sama juga terjadi di daerah-daerah lain.

Karena itu, literasi media dibutuhkan, agar kades dan kasek yang sering menjadi sasaran pemerasan bisa membedakan wartawan yang kredibel dan wartawan abal-abal.

“Daerah lain sudah memulai melakukan gerakan literasi media ini. Kegiatan ini juga didukung oleh pemerintah daerah,” sambung Eko.

Gerakan ini akan dimulai dengan skala kecil, misalnya menyasar satu kecamatan lebih dulu.

Dengan gerakan literasi media ini, diharapkan wartawan abal-abal yang merugikan kian bisa dibatasi.

Masyarakat bisa mengenal media yang kredibel, sehingga tidak gampang ditekan dan diperas.

“Masyarakat diharapkan bisa mengenal legalitas media, sesuai ketentuan aturan jurnalistik. Termasuk pendataan di Dewan Pers,” ucap Eko.

Menurutnya, pendataan dewan pers sangat penting untuk verifikasi awal bagi masyarakat.

Alasannya, dalam pendataan Dewan Pers ada verifikasi administrasi dan faktual.

Jika medianya sudah terverifikasi secara faktual, maka wartawan yang ada di dalamnya dipastikan kompeten.

“Apalagi ada UKW (Uji Kompetensi Wartawan) yang juga disyaratkan,” tegas Eko.

Literasi media PWI Tulungagung juga akan menyasar para siswa SMA dan SMP.

Materi yang disampaikan terkait perbedaan sosial dan media mainstream (arus utama).

Eko menekankan, media mainstream terikat dengan kode etik jurnalistik, dan bekerja di bawah Undang-undang Pers.

Wartawannya juga wajib melakukan konfirmasi dan verifikasi sebelum memberitakan.

Sementara media sosial tidak terikat dengan ketentuan itu.

“Antara medsos dan media yang melakukan kerja jurnalistik sangat berbeda. Kami akan sampaikan itu kelompok siswa setingkat SMA dan SMP,” pungkas Eko.