Akhir Kasus Pedagang Es Krim di Lumajang Mengaku Dikeroyok Satpol PP, CCTV Jadi Bukti Penyebab Luka

Eny menjelaskan, peristiwa bermula ketika lima petugas Satpol PP Lumajang bertugas di alun-alun, bertepatan dengan prosesi pemberangkatan calon jemaah haji pada Minggu (11/5/2025) pagi. 

Empat hari sebelumnya, satpol PP mengeluarkan kebijakan sosialiasi tentang larangan berdagang bagi pedagang di alun-alun pada saat pemberangkatan calon jemaah haji. 

Namun tiba-tiba, petugas Satpol PP Lumajang melihat seorang pedagang yakni Misrat menerobos area steril untuk berdagang. 

"Yang bersangkutan menerobos sekat dari Dishub, sekat itu harus steril. Di trotoar itu Pak Misrat berjualan. Dan kami ada suratnya untuk melarang ada aktivitas pedagang di area itu," beber Eny. 

Eny menambahkan, menyadari ada pedagang yang melanggar, petugas satpol PP datang ke Misrat untuk memberi tahu. 

"Sudah empat kali diingatkan, yang bersangkutan memuncak (emosi), akhirnya menimbulkan kegaduhan," tuturnya. 

Alhasil, berpijak pada standar operasional prosedur yang ada di satpol PP, petugas kemudian melakukan upaya paksa penertiban. 

Lima anggota Satpol PP Lumajang kemudian membagi tugas.

Dua orang mengamankan rombong, dua orang mengamankan pedagang dan satu orang berjalan di belakang saat mengarahkan pedagang ke pos terdekat. 

"Penertiban ini ke pos terdekat dan pada saat itu di pos pemda. Nah selama perjalanan ini (ke pemda) yang bersangkutan tantrum, memberontak sampai dua orang memegangi sampai kena HT (handy talkie) dan tidak terasa sampai terjadi luka. Ada rekaman CCTV-nya," jelas Eny. 

Sesampainya di pemda, petugas Satpol PP Lumajang, kata Eny, menawarkan agar luka lebam dari Misrat untuk segera diobati. Namun ditolak. 

"Ketemunya luka itu ada di pos pemda. Lalu petugas bilang 'ayo pak diobati,' tapi yang bersangkutan (Misrat) bilang ini saya perkarakan. Beliau warga negara jadi dipersilakan juga untuk melakukan pengaduan," tutur Eny. 

Eny berharap, peristiwa serupa tidak terulang dan masyarakat mengindahkan segala imbauan yang dilayangkan pemerintah.