Baru Dilantik, Ketua PKDI Tuban Langsung Soroti Kemiskinan dan Ketiadaan Bantuan Keuangan Desa

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Usai dikukuhkan, Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Tuban, Suhadi, langsung kritik pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dan Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, Rabu (4/6/2025). 

Suhadi mengaku merasa kurang puas dengan kepemimpinan Aditya Halindra Faridzky dan Joko Sarwono, karena hingga saat ini Kabupaten Tuban masih menduduki posisi lima sebagai Kabupaten termiskin di Jawa Timur.

"Kami kurang puas, kalau melihat indeks statistik. Tuban masih nomor lima tingkat kemiskinan. Artinya apa, kita harus mau menurunkan ego secara bersama-sama memperjuangkan rakyat," ujar Suhadi.

Selain menyinggung terkait kemiskinan, Suhadi juga menyebut, hingga saat ini di Kabupaten Tuban belum pernah ada anggaran Bantuan Keuangan Desa (BKD).

"Selain Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), desa itu ada BKD. Di masing-masing kabupaten itu pasti ada, hanya Tuban yang tidak ada sama sekali,” imbuhnya.

Dengan adanya hal ini, langkah yang akan segera diambil oleh pengurus DPC PKDI Kabupaten Tuban yaitu segara menemui Aditya Halindra Faridzky agar BKD bisa direalisasikan.

"Kami akan ketemu dengan mas bupati. Kalau tahun ini memang sudah di dok tidak ada BKD, mungkin tahun depan bisa diusahakan,” ujarnya.

Baca juga: Tanggapan Bupati Lindra Soal Video Viral Mobil Dinas Pemkab Tuban Parkir di Tempat Karaoke

Tak hanya itu, Kepala Desa Sumberejo, Rengel ini juga menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keberadaan PKDI. 

Sebab, PKDI merupakan organisasi yang independen dan tidak terafiliasi dengan pihak manapun.

“Dengan PKDI kita bekerja sama membuat rakyat sejahtera,” pungkasnya.

Sebagai tambahan, pengukuhan pengurus DPC PKDI Kabupaten Tuban dilaksanakan di Resto Kayu Manis yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Tuban.

Suhadi akan memimpin DPC PKDI Kabupaten Tuban selama lima tahun, mulai dari 2025 hingga 2030 mendatang.