Pemicu Orangtua Siswa Laporkan Dedi Mulyadi ke Bareskrim, Soal Pendidikan Militer: Jelas Dilarang UU

TRIBUNJATIM.COM - Tak cukup Komnas HAM, Dedi Mulyadi juga dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh orang tua siswa terkait pendidikan militer, Kamis (5/6/2025).

Kebijakan gubernur Jawa Barat itu memang menuai pro dan kontra.

Pengiriman anak-anak bermasalah ke barak militer dianggap melanggar undang-undang.

Menurut pelapor, kebijakan itu jelas dilarang dalam Pasal 76 H Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dedi Mulyadi lantas terancam 5 tahun penjara.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Siswa SMK Mau Tobat Datangi Dedi Mulyadi, Memohon Masuk Barak Militer, Didukung Ayah: Kami Titip

Pelaporan ini disampaikan salah seorang orang tua murid yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan.

"Kami memasukkan (aduan) ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Dedi Mulyadi."

"Salah satu pasal yang kami masukkan itu di UU Perlindungan Anak di Pasal 76 H, itu kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer," kata Adhel, Kamis.

Adhel mengaku membawa barang bukti sebagai bahan aduan ke Bareskrim Polri.

Ia berharap aduan yang dilayangkannya ini dapat dikaji oleh Bareskrim Polri. 

Ia dijadwalkan akan kembali datang ke Bareskrim Polri untuk melengkapi bukti aduannya.

Baca juga: Aturannya Sering Disoroti, Dedi Mulyadi Telpon Sosok ini 10 Kali Tiap Hari, Anak Buah: Harus Cepat

"Nanti dalam seminggu ini nanti dikonfirmasi lagi sama pihak Bareskrim untuk digelar dan untuk ditentukan apa saja bukti-bukti yang kurang atau perlu dilengkapi," pungkas Adel.

Diketahui, Dedi Mulyadi mencanangkan pendidikan militer bagi remaja yang dianggap bermasalah.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro-kontra karena dianggap melanggar hak asasi manusia oleh beberapa pihak.