Cegah Meluasnya PHK, DPRD Jatim Minta Pemerintah Lakukan Deregulasi Industri 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tren pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi belakangan ini diharapkan terus mendapat atensi dari pemerintah mulai tingkat pusat hingga daerah. Termasuk pemerintah provinsi Jawa Timur juga diharapkan terus melakukan antisipasi agar perputaran ekonomi tidak melemah. 

Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengungkapkan, upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah pelonggaran atau deregulasi.

"Salah satunya untuk memberikan ruang tumbuh bagi industri, mulai mempermudah perizinan, relaksasi pajak dan sebagainya," kata Puguh saat dikonfirmasi, Selasa (10/6/2025). 

Baca juga: Pengakuan Blak-Blakan Kusnadi usai Dikabarkan Hilang, Eks Ketua DPRD Jatim ini Singgung Obat: Ikut

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker yang disampaikan beberapa waktu lalu, total pekerja yang terkena PHK sebanyak 24.036 dan terhitung mulai Januari hingga April 2025. Dari data tersebut, Jawa Timur memang tidak termasuk dalam provinsi tiga besar. Namun, setidaknya ini jadi alarm. 

Dalam kacamata Puguh, tren PHK tak bisa dipisahkan dengan kondisi industri yang melemah. Kondisi ini bisa berdampak pada perputaran ekonomi. Sebab, jika masyarakat kehilangan pekerjaan maka praktis penghasilan bakal melemah dan ini akan membuat persoalan baru yang mengarah pada meningkatnya kemiskinan. 

Baca juga: Kondisi Eks Ketua DPRD Jatim Hilang Sepekan Dijemput 3 Orang, Kini Ditemukan di Pinggir Jalan Madura

Deregulasi ini ditegaskan Puguh penting dilakukan. 

"Kalau tidak seperti itu, saya khawatir perekonomian justru bukan naik 8 persen tapi malah cenderung turun. Kalau ekonomi melemah, daya beli masyarakat turun, ini akan jadi mata rantai masyarakat yang masuk kategori miskin, miskin ekstrem serta rentan miskin akan banyak," ucapnya.