Denny Cagur Tiba-tiba Kritisi Program Barak Militer Dedi Mulyadi, Ade Armando Curigai 'Titipan PDIP'

"Denny terlihat lucu bahkan kadang sangat lucu, tapi pertanyaannya gini, apakah itu adalah bagian dari pengabdiannya atau kerjanya sebagai wakil rakyat?" ujar Ade. 

Ade merasa heran dengan Denny yang masih mengambil double job. 

Padahal, penghasilannya sebagai anggota DPR saja diperkirakan ratusan juta. 

"Denny kan adalah anggota DPR, mengapa dia merasa pantas menghabiskan 3 jam per hari dalam hidupnya untuk melawak. Seorang anggota DPR dibayar sangat besar oleh negara karena beban yang ditanggungnya juga sangat besar."

"Masa depan Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh bekerja tidaknya DPR. Kalau DPR diisi yang berperilaku seperti Denny, nasib rakyat tidak akan mendapatkan cukup perhatian. Dibanding Kang Dedi, Denny seperti berada di ujung spektrum yang lain," pungkasnya. 

Baca juga: Sosok Denny Cagur, Anggota DPR RI yang Kritisi Kebijakan Dedi Mulyadi Kirim Anak Nakal ke Barak

Sama seperti Ono Surono

Kritik Denny Cagur terhadap Dedi Mulyadi seolah mengikuti jejak rekan separtainya, Ono Surono. 

Sebelumnya, Politikus PDIP sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menerapkan pendidikan karakter di barak militer TNI bagi siswa dengan catatan kedisiplinan buruk. 

Menurut Ono, pendekatan ini menyimpang dari sistem pendidikan nasional dan berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," kata Ono yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, saat ditemui di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025).

Penolakan itu didasari temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti pelaksanaan program barak militer tersebut.

KPAI mengungkap adanya dugaan pelanggaran seperti pemaksaan terhadap anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas. Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," ujar Ono.

Ia juga menyoroti penggunaan prinsip-prinsip militer dalam dunia pendidikan sebagai hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

Baca juga: Program Mengirim Anak Nakal Ala Dedi Mulyadi Dikritik Anggota DPR RI Denny Cagur: Perlu Kaji Ulang

"Terus ada prinsip-prinsip militer juga yang seyogyanya tidak dijadikan kurikulum dari anak-anak tersebut, karena melanggar Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia," tegasnya.