Dedi Mulyadi Kaget Nurcahyo Punya 3 Istri dan Semua Anaknya Sukses, sang Gubernur Ogah Dikasihani

TRIBUNJATIM.COM - Viral sosok Nurcahyo, pria di Sukabumi punya istri tiga.

Kisah hidup Nurcahyo membuat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kaget.

Obrolan Dedi Mulyadi dan Nurcahyo terekam dalam unggahan sang gubernur di media sosial pribadinya pada Senin (16/6/2025).

Ia menulis caption, "dont try this at home" atau jangan ditiru.

Setelah diceritakan lebih lanjut kisahnya, Nurcahyo ini rupanya sudah memiliki empat orang anak yang semuanya sukses.

Nurcahyo pun mengaku malu kepada anak-anaknya karena dia punya tiga orang istri.

Maka dari itu dia tidak ingin lagi menambah istri.

Nurcahyo mengaku bahwa dia merupakan warga yang berasal dari Ponorogo, Jawa Timur.

Ketika muda sekitar tahun 1990-an, dia merantau ke Jawa Barat untuk mencari rezeki.

"Saya di Sunda sudah 30 tahun," kata Nurcahyo sambil memamerkan kaos Kang Dedi Mulyadi yang dia pakai, melansir dari TribunBogor.

Kemudian kepada Dedi, Nurcahyo menjelaskan bahwa dia mencari nafkah bertahun-tahun di Jawa Barat untuk anak dan istrinya.

Baca juga: Fatal Imbas Kades Nyawer, Dedi Mulyadi Ancam Tunda Bantuan Desa di Cirebon, Casmari: Agak Puyeng

Ketika ditanya soal istri, Dedi melongo terkejut.

"Emang berapa istrinya ?," tanya Dedi.

"Tiga," jawab Nurcahyo sambil mengacungkan tiga jarinya.

"Ya Allah ! Saya satu aja ilang," timpal Dedi.

Lebih lanjut atas pertanyaan Dedi, Nurcahyo memberkan istri-istrinya dan bagaimana dia melakukan poligami ketika masih muda.

Istri pertama dan kedua tinggal di dua rumah berbeda yang bertetangga berjarak sekitar 500 meter.

Sementara istri ketiganya, dia tidak mau membeberkan.

Pernikahan pertama dilakukan Nurcahyo tahun 1996 ketika Nurcahyo berumur 20 tahun.

Baca juga: 1 Desa Terancam Tak Dapat Bantuan karena Ulah Kades Casmari di Diskotek, Dedi Mulyadi: Uang Apa Coba

Ketika Nurcahyo berumur 22 tahun, dia menikah lagi dengan istri kedua, dan menikahi istri ketiga ketika berusia 23 tahun.

"Dalam waktu empat tahun dia menikahi tiga wanita. Saya sudah hampir lima tahun tidak satu wanita pun saya nikahi," kata Dedi Mulyadi.

"Makanya saya suka kasihan ke bapak tuh, suka kasihan," ucap Nurcahyo sambil mengelus pundak Dedi.

"Halah, jangan kasihani saya, kalau saya tidak bisa bangun jalan Jabar Selatan, baru kasihan sama saya," timpal Dedi.

Kemudian Dedi kembali menggali informasi Nurcahyo soal pekerjaannya.

Rupanya Nurcahyo punya beragam usaha, mulai dari dealer mobil, peternakan, dan pertanian.

Nurcahyo juga membeberkan keempat anaknya yang sudah sukses.

Anak pertama merupakan notaris, anak kedua dokter di Surabaya yang masih menjalani Koas, anak ketiga buka usaha showroom, dan anak yang keempat masuk akmil.

"Itu (anak) dari istrinya yang keberapa ?," tanya Dedi.

"Satu, dua, tiga, punya semuanya, jadi semuanya," jawab Nurcahyo.

Dedi pun mengatakan bahwa ada pelajaran yang bisa diambil dari Nurcahyo ini, namun ada pula yang tak mau dia tiru. 

"Saya harus mengikuti bapak dalam mendidik anak, anaknya sukses semua. Tapi untuk kawin terus saya tidak mau," ucap Dedi Mulyadi.

Berita Lain

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklaim sudah menutup ratusan tambang galian C ilegal yang tersebar di sejumlah daerah di Jawa Barat (Jabar).

Penutupan tambang Ilegal ini dilakukan karena dinilai merusak lingkungan dan membahayakan keselamatan masyarakat.

"Tambang sudah ratusan yang ditutup. Nanti batas akhirnya, kita operasi tambang itu sampai akhir Agustus," ujar Dedi, Rabu (11/6/2025), dikutip dari TribunJabar.

Dedi pun memastikan, akhir Agustus 2025 nanti ditargetkan sudah tertib semua, tidak ada tambang ilegal lagi.

“Nanti akan menjadi fokus saya itu, dibereskan. Akhir Agustus sudah tertib di seluruh Jawa Barat," ucapnya.

Selain tambang ilegal, Dedi juga akan melakukan pembatasan angkutan tambang dari wilayah hilir. 

Baca juga: Ancaman Dedi Mulyadi ke Kades yang Viral Menyawer di Diskotek Meski Pakai Dana Pribadi: Tunda

Mengenai peraturan Gubernur terkait pertambangan, Kadishub Jabar, Dhani Gumelar, mengatakan bahwa hal tersebut sedang disusun.

“Dalam Pergub itu ada kewajiban setiap perusahaan tambang menerapkan dan mengadakan timbangan portable,” ujar Dhani.

Timbangan ini penting agar kendaraan pengangkut hasil tambang tidak masuk kategori Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang merusak jalan provinsi dan kabupaten. 

“Jadi, ada spesifikasi teknis buat kendaraan yang diperbolehkan untuk melewati jalan provinsi. Untuk ngangkut tambang, harus memenuhi kualifikasi kendaraan sesuai berat jenisnya berdasarkan kelas jalan,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan keberadaan 176 tambang ilegal yang tersebar 16 kabupaten dan satu kota di Jawa Barat. 

"Yang ada di Jabar totalnya 176 tambang ilegal," ujar Kepala Dinas ESDM Jabar, Bambang Tirto Yuliono dalam konferensi pers penetapan tersangka kasus longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Minggu (1/6/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Baca juga: Bupati Nangis Daerahnya Sulit Uang, Dedi Mulyadi Larang Bawahan Rapat di Hotel: BPJS Belum Kebayar

Bambang menjelaskan, data tersebut merupakan hasil pendataan lintas wilayah yang kini sudah disampaikan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Dinas ESDM Jabar telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah setempat guna melakukan penertiban.

Pihaknya juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin.

Sebelumnya, Dinas ESDM Jabar juga menyusun langkah pengawasan administratif guna mencegah penyimpangan izin eksplorasi menjadi praktik pertambangan ilegal.

Sebagai bentuk pengawasan aktif, Bambang mengatakan, pihaknya menerbitkan dua jenis surat edaran.

Surat pertama dikirimkan kepada 233 perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, agar menjalankan aktivitas dengan baik dan benar.

Sementara itu, surat kedua ditujukan kepada 109 perusahaan pemegang IUP Eksplorasi, mengingatkan agar tidak melakukan kegiatan penambangan di luar koridor izin eksplorasi yang telah ditetapkan.

Hal ini dilakukan karena terdapat indikasi adanya pemegang izin eksplorasi yang justru langsung melakukan penambangan, tanpa proses peralihan izin yang semestinya.

Bambang juga menyebut, pengawasan terhadap tambang legal akan lebih diperketat melalui dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang wajib disusun setiap tahun oleh perusahaan tambang.

"RKAB penting karena di dalamnya termuat target produksi dan bagaimana perusahaan bertanggung jawab atas kondisi pasca tambang," jelas dia.

Melalui dokumen tersebut, pemerintah provinsi akan mengevaluasi rencana penambangan, volume penggalian, serta strategi reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari pengawasan dan pencegahan penyimpangan tambang.

"Jadi, di dokumen RKAB itu berisikan tentang bagaimana dia (pengelola) melakukan rencana penambangan," katanya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com