Bupati Mas Rusdi Tegaskan Pasuruan Itu Satu: Tidak Ada Istilah Pasuruan Barat atau Pasuruan Timur

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Galih Lintartika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo menegaskan, tidak ada lagi sekat atau dikotomi antara wilayah barat dan timur di Kabupaten Pasuruan.

Hal ini disampaikan menjawab pandangan Fraksi NasDem yang menyoroti terkait ketimpangan pembangunan di Kabupaten Pasuruan, sehingga muncul persepsi Pasuruan terbagi menjadi dua, Pasuruan timur dan barat.

Politisi muda Partai Gerindra dengan lugas menyampaikan, Pasuruan adalah satu kesatuan, bukan dua wajah yang berbeda arah.

“Pasuruan itu satu, terdiri dari 24 kecamatan. Tidak ada lagi istilah Pasuruan barat atau Pasuruan timur. Semua bagian dari Kabupaten Pasuruan yang akan kami bangun dengan adil dan merata,” kata Mas Rusdi, sapaan akrabnya, Senin (23/6/2025).

Ia menambahkan, pembangunan di Kabupaten Pasuruan dirancang berdasarkan kebutuhan riil masing-masing wilayah, bukan berdasarkan lokasi geografis atau kedekatan politik.

“Kami menyusun skala prioritas bukan karena letaknya di barat atau timur, tapi berdasarkan data, aspirasi masyarakat, dan tantangan yang dihadapi masing-masing kecamatan,” tegasnya.

Menurut Mas Rusdi, semangat pembangunan saat ini tidak lagi mengarah pada pembeda, melainkan pada pemersatu.

Baca juga: Di Balik Pintu Kerja Mas Rusdi: Gebrakan, dan Ikhtiar Panjang untuk Pasuruan

“Pasuruan bukan tentang arah mata angin, tapi tentang satu tujuan, kemajuan harus dirasakan semua masyarakat, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Sebagai bukti, ia menyebut sejumlah wilayah di timur Kabupaten Pasuruan seperti Nguling, Grati, dan Lekok sudah menjadi fokus pembangunan infrastruktur, termasuk perbaikan jalan.

“Kami sudah melakukan survei dan langsung menindaklanjuti dengan perbaikan. Ini bukti bahwa pembangunan dilakukan merata, bukan sektoral,” ucapnya.

Mas Rusdi juga menyoroti persoalan desa-desa yang masih menghadapi sengketa lahan, seperti yang terjadi di Kecamatan Lekok dan Nguling.

Ia menyebut penyelesaiannya membutuhkan komunikasi intensif dengan instansi vertikal, karena konflik tersebut tidak berada dalam lingkup internal Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Meski begitu, pemkab tetap berkomitmen memberikan pelayanan maksimal, termasuk dari sisi pembangunan di wilayah yang terdampak.

“Tak ada dikotomi dalam kamus kami. Yang ada adalah ikhtiar bersama untuk membangun Kabupaten Pasuruan sebagai rumah besar bagi 24 kecamatan yang masing-masing punya keunggulan dan tantangan tersendiri,” ujarnya.

Dengan semangat itu, Pemkab Pasuruan terus bergerak menyusun kebijakan dan program pembangunan yang inklusif agar Pasuruan lebih maju, sejahtera dan berkeadilan.