10 Tahun Mengabdi, Pegawai Heran Dapat Gaji Selalu Bawah UMK, Baru Sadar Ternyata 'No Work No Pay'

TRIBUNJATIM.COM - Curhat pegawai kerja 10 tahun menerima gaji selalu bawah UMK viral di media sosial.

Ia kaget ternyata sistem gaji di tempat ia bekerja menerapkan prinsip no work no pay.

Dinas Tenaga Kerja pun akhirnya memberikan penjelasan.

Adapun kasus ini dialami pegawai di Purbalingga.

Sempat mengadu karena merasa upah yang diterima setelah 10 tahun bekerja tidak sesuai ketentuan, keluhan pekerja di Purbalingga tersebut akhirnya tuntas.

Mediasi yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Purbalingga mengungkap akar masalahnya bukan pelanggaran, melainkan kesalahpahaman sistem pengupahan.

Baca juga: Padahal Tiap Bulan Gaji ASN Dikuras Bank Daerah, Rumah yang Diagunkan Tetap Dilelang, Rugi Rp1,1 M

Aduan tersebut pertama kali masuk melalui kanal layanan publik pada Jumat (6/6/2025).

Sang pekerja merasa gaji yang ia terima berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Menanggapi laporan ini, tim mediasi Dinnaker Purbalingga segera melakukan klarifikasi kepada kedua belah pihak, yakni pekerja dan perusahaan terkait.

Hasilnya, ditemukan perusahaan menerapkan sistem upah harian.

"Setelah diklarifikasi, ternyata sistem pengupahannya itu harian, jadi berlaku prinsip no work no pay. Kalau tidak masuk kerja, ya tidak dibayar," jelas Purwanto, tim mediasi Dinnaker Purbalingga, saat dihubungi pada Senin (23/6/2025), dikutip dari Tribun Banyumas.

Ia menerangkan, perusahaan memiliki rumus perhitungan upah harian yang jika diakumulasikan dalam sebulan penuh, nilainya sudah sesuai dengan UMK.

Namun, hal ini tidak dipahami oleh sang karyawan.

"Perusahaan juga sudah mengonfirmasi bahwa pekerja tersebut adalah pekerja harian. Sehingga jika dihitung per hari, ya memang betul gajinya demikian. Semisal dia masuk 10 hari, ya upahnya 10 kali upah harian. Itu sudah sesuai ketentuan UMK untuk upah harian," terangnya.

Setelah Dinnaker mempertemukan dan menjelaskan duduk perkaranya kepada kedua belah pihak, sang pekerja akhirnya bisa memahami sistem penggajian yang berlaku.

Pihak Dinnaker pun menyatakan permasalahan ini sudah dianggap selesai dengan baik.

Awal Keluhan

Sebelumnya diberitakan, sistem kerja empat hari seminggu yang diterapkan sebuah perusahaan di Purbalingga justru menjadi bumerang bagi karyawannya.

Seorang pekerja yang telah mengabdi selama 10 tahun terpaksa menyuarakan keluhannya karena merasa upah yang ia terima kini sulit mencapai Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Dalam aduan publik yang masuk pada Jumat (6/6/2025), pekerja tersebut mengungkap perusahaan secara sepihak mengubah jadwal kerja dari lima hari menjadi hanya empat hari dalam seminggu, tidak sesuai dengan perjanjian awal.

Perubahan ini berdampak langsung pada penghasilannya.

Ia menjelaskan upah sesuai UMK hanya bisa tercapai jika ia bekerja selama 21 hari dalam sebulan, sebuah target yang mustahil dicapai dengan sistem kerja yang baru.

"Kalau kerja 21 hari sesuai UMK, tapi kalau tidak sampai 21 hari di bawah UMK," keluhnya dalam laporan tersebut.

Baca juga: Gaji Tak Kunjung Dibayar Perusahaan, Pekerja Bingung Lapor Siapa, Dinnaker Janjikan Perlindungan

Menanggapi aduan serius ini, Dinas Tenaga Kerja (Dinnaker) Kabupaten Purbalingga telah memberikan respons dan membuka jalan untuk penyelesaian.

Pihak dinas menegaskan meskipun sistem pengupahan bisa bervariasi, perhitungannya harus tetap mengacu pada standar UMK.

Untuk mengurai benang kusut ini, Dinnaker secara resmi mengundang pekerja tersebut untuk datang langsung ke kantor guna melakukan konsultasi lebih lanjut.

"Untuk lebih jelasnya, Saudara bisa langsung datang ke Dinas Tenaga Kerja Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk berkonsultasi," tulis admin Dinnaker dalam jawabannya pada Selasa (10/6/2025).

Pihak dinas juga meminta agar sang pekerja membawa bukti-bukti pendukung seperti slip gaji dan bukti kehadiran kerja.

Langkah ini menjadi pintu bagi proses mediasi resmi untuk memperjuangkan hak pekerja yang merasa dirugikan oleh kebijakan perusahaan.

Baca juga: Gaji Terus Dipotong Tiap Bulan, ASN Tak Terima Rumah Cicilan Malah Dilelang, Rekening Diblokir Bank

UMK Purbalingga

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga untuk tahun 2025 telah resmi ditetapkan sebesar Rp2.338.283,12.

Angka ini menandai kenaikan signifikan sebesar 6,5 persen atau Rp142.712,12 dari UMK tahun 2024 yang berada di angka Rp2.195.571,00.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Dinaker) Purbalingga, Yani Sutrisno Udi Nugroho, menjelaskan bahwa kenaikan ini sudah sejalan dengan peraturan pemerintah pusat.

"Kenaikan UMK Purbalingga ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024, yang menetapkan kenaikan sebesar 6,5 persen dari UMK tahun sebelumnya," terang Yani.

Penetapan UMK 2025 ini melanjutkan tren positif upah pekerja di Purbalingga yang secara konsisten menembus angka Rp2 juta sejak tahun 2023.

Sebagai perbandingan, UMK Purbalingga pada tahun 2022 masih tercatat sebesar Rp1.996.814,94, sebelum akhirnya naik menjadi Rp2.130.980,94 pada 2023.

Jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga di wilayah Banyumas Raya untuk tahun 2025, posisi UMK Purbalingga kini setara dengan UMK Banyumas.

Namun, angka tersebut masih berada di bawah UMK Kabupaten Cilacap yang mencapai Rp2,64 juta, tetapi lebih tinggi dari UMK Kabupaten Banjarnegara yang ditetapkan sebesar Rp2,17 juta.