Orangtua Protes Siswa Ranking 1 Gagal Masuk SMP karena Usia Baru 12 Tahun, Lokasi Juga Jadi Masalah

Mereka kecewa terhadap sistem SPMB yang dinilai tak berpihak pada warga lokal.

Kemarahan para kepala desa ini dipicu oleh banyaknya calon siswa dari Kecamatan Jatitujuh yang tidak diterima di sekolah negeri yang berada di wilayah mereka.

Data yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 150 calon peserta didik dari Kecamatan tersebut tidak lolos pada tahap pertama, baik jalur zonasi, afirmasi, maupun mutasi.

"Kami kecewa dan merasa diabaikan," kata Kepala Desa yang juga mewakili Forum Kades Jatitujuh, Kibagus Wardilah, saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025). 

"Sekolah ini berada di wilayah kami, tapi anak-anak kami malah ditolak. Di mana keadilannya?" imbuhnya.

Suasana pertemuan sempat memanas.

Baca juga: Kisah SDN yang Hanya Punya 2 Murid Baru, Jika Tak Masuk Semua, Guru Bingung Ngajar Siapa

Beberapa kades menyampaikan protes secara langsung kepada pihak sekolah.

Mereka meminta agar SMAN Jatitujuh mengevaluasi sistem PPDB yang mereka terapkan.

Hal senada disampaikan Kepala Desa lainnya, Warjum.

Ia menilai bahwa protes ini merupakan bentuk tanggung jawab terhadap warga yang merasa dirugikan.

"Ini bukan soal emosi. Kami hanya ingin ada keberpihakan," ujarnya.

"Jangan sampai anak-anak dari Jatitujuh yang rumahnya dekat justru kalah oleh siswa dari luar Kecamatan," tegas Warjum.

Para kepala desa meminta agar gelombang kedua SPMB, yang akan dibuka melalui jalur prestasi, dapat memberikan ruang lebih besar bagi siswa dari wilayah setempat.

Menanggapi protes tersebut, Kepala SMAN Jatitujuh, Enjen Jaenal Alim, buka suara.

Ia mengatakan, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah IX serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.