Wacana SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis, Muhammadiyah Trenggalek Soroti Kemampuan Fiskal Pemerintah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Trenggalek mempertanyakan kemampuan pemerintah untuk menjalankan amanah Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan gratiskan sekolah negeri dan swasta baik SD maupun SMP.

Ketua PD Muhammadiyah Trenggalek, Wicaksono menilai putusan MK tersebut mempunyai tujuan yang baik yaitu untuk memastikan agar pendidikan dasar bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Terkait dengan keputusan MK, kami pribadi tidak kaget karena sebenarnya putusan itu seperti memperkuat atau dalam bahasa agama mentakmin akan sekian banyak pasal dalam undang-undang yang memang sebenarnya negara itu punya kewajiban menanggung masalah pendidikan warganya," kata Wicaksono, Rabu (2/7/2025).

Baca juga: Kemarau Basah di Trenggalek, Produktivitas Padi Meningkat namun Rawan Banjir dan Hama

Namun demikian, dengan kondisi politik anggaran yang ada, Wicaksono menilai pemerintah akan compang-camping jika benar-benar menggratiskan seluruh biaya sekolah SD dan SMP baik negeri maupun swasta.

Ia mencontohkan, pendidikan di bawah naungan Muhammadiyah Trenggalek mulai dari Taman Kanak-kanak, sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sederajat, banyak pembelajaran di luar kelas dan inovasi dari guru untuk menunjang kemampuan dan bakat masing-masing siswa yang berbeda.

"Selama ini lembaga pendidikan kami itu selain memang mendapatkan suplai dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk kami kelola sebagaimana petunjuk, terus terang saja juga atas dukungan partisipasi dari wali santri, wali murid," ucap Wicaksono.

Menurutnya dana BOS yang disalurkan tidak cukup untuk menutup biaya operasional dari kegiatan belaja mengajar di sekolah tersebut.

Untuk itu, di awal tahun ajaran baru, setiap lembaga pendidikan memaparkan program-program untuk pendidikan, program pembiasaan dan ekstra sekolah yang dikomunikasikan secara terbuka kepada wali santri ataupun wali murid.

Baca juga: Cuaca Ekstrem, Puluhan Bencana Hidrometeorologi di Trenggalek Terjadi dalam Kurun Waktu 2 Hari

"Nah, agar program tambahan itu bisa berjalan, butuh tambahan dana apalagi kami pakai sistem full day. Full day itu ada makan siang, untuk makan siang itu butuh dana," jelasnya.

Lebih dari itu, jika pemerintah memang konsekuen dengan amanah undang-undang untuk membiayai pendidikan warganya termasuk yang sekolah di Muhammadiyah, Wicaksono akan mendukungnya.

"Kami hanya berpikir bagaimana terbaik untuk umat, untuk masyarakat, karena memang spirit kami adalah khodimul umat, pengabdi umat, pengabdi untuk masyarakat," pungkasnya.