Bahlil Murka Marahi Dirjen dan Dirut PLN di Rapat DPR, Sebut Kurang Ajar: Habis ini Ketemu Saya

TRIBUNJATIM.COM - Rapat kerja Komisi XII DPR RI membuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia murka.

Dalam rapat tersebutyang digelar pada Rabu (2/7/2025), Bahlil marah ke Dirjen dan Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, Darmawan Prasodjo.

Pemicunya, Bahlil tidak mendapat data terbaru dari anak buahnya maupun direksi PLN mengenai jumlah desa yang harus menjadi objek swasembada energi.

Bahlil pun meminta kepada dirjen-nya hingga Dirut PLN untuk menghadap dirinya.

“Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar," kata Bahlil, dikutip dari Warta Kota.

Awalnya Bahlil menyampaikan visi besar Presiden RI Prabowo Subianto mengenai swasembada energi di desa-desa.

Baca juga: Sosok Jisman P Hutajulu Kena Semprot Bahlil Lahadalia di Depan DPR, Menteri ESDM: Kurang Ajar

"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan, ada sekitar 5.600 desa yang harus menjadi target swasembada energi.

Kemudian Bahlil sempat kebingungan karena PLN menyampaikan laporan berjumlah 10 ribu desa.

“Dan dalam hitungan kami ada sekitar 5.600 desa yang harus kita lakukan. Tapi saya dapat laporan katanya PLN 10.000 desa ya? Oh 10.000? Ini tambang? 10.000?” ucapnya.

Setelah kebingungan, Bahlil kemudian marah kepada jajaran direksi PLN dan dirjen Kementerian ESDM.

Bahkan dia meminta kedua pihak menemuinya.

Baca juga: Indonesia No 2 Paling Tidak Jujur di Dunia Soal Akademik, Rocky Gerung Sentil Jokowi & Bahlil: Malu

“Kalian habis ini ketemu sama saya, kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi dirjen kau? Ini direksi PLN kelihatannya baru juga jadi materinya baru, padahal dirut-nya cuma satu, enggak berubah-ubah," sambungnya.

Bahlil pun melanjutkan dengan membeberkan arahan Prabowo agar desa-desa yang belum ada listriknya harus dipasang PLTS.

"Dan desa-desa yang belum ada jaringannya itu tidak perlu menarik jaringan dari ibu kota, kabupaten, atau kecamatan, tapi kalau dia mempergunakan PLTS, maka jaringan lokal saja yang kita pakai," jelasnya.