Gegara Kebijakan Gubernur, SMA Swasta Terancam Bangkrut, Padahal Alumni Atlet Voli Internasional

TRIBUNJATIM.COM - Imbas kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, Jawa Barat, terancam bangkrut.

Sampai saat ini, calon siswa yang mendaftar di sekolah tersebut baru enam orang karena hampir tertampung di SMA dan SMK negeri wilayah Tasikmalaya.

Padahal, sekolah yang telah memiliki ribuan alumni di Tasikmalaya tersebut menjadi salah satu sekolah swasta favorit di medio tahun 70, 80, sampai 90-an.

Baca juga: Ditipu Istri Tentara, Pensiunan Guru Lesu Gajinya Tinggal Rp300.000, Utang Baru Lunas Tahun 2036

Apalagi, SMA dan SMK Pasundan telah terkenal dan tersebar di seluruh daerah Jawa Barat, terutama di Bandung.

Mereka dikenal sebagai alumni pencetak atlet voli internasional seperti Farhan Halim, Cep Indra, M Fikri Mustofa Kamal, atau Marjose dan setter Indonesia, Jasen Natanael.

Namun, kebijakan Dedi Mulyadi membuat kondisi sekolah kini miris.

Diketahui, Dedi Mulyadi memberlakukan kursi panjang 50 siswa di tiap kelas sekolah negeri pada penerimaan murid baru tahun 2025.

"Saya harus berani bicara sebagai Kepsek SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, bahwa tahun ini adalah tahun terpuruk sekali dan berbahaya bagi sekolah swasta," jelas Kepala Sekolah SMA dan SMK Pasundan 2 Tasikmalaya, Darus Darusman, kepada Kompas.com di ruang kerjanya pada Kamis (10/7/2025).

"Seperti kami (Pasundan), meski sudah punya nama dan jaringan banyak di Jabar, tetap saja dengan kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi, terancam gulung tikar, bisa bangkrut. Yang daftar baru enam orang saja," imbuhnya.

Darus menambahkan, semestinya seorang pejabat level gubernur dalam membuat keputusan jangan asal-asalan tanpa mempertimbangkan akibatnya buat orang lain.

Permasalahan pendidikan di Indonesia tak bisa hanya diselesaikan oleh satu orang Gubernur saja, tetapi mesti dikaji oleh para ahli pendidikan untuk bisa memperkirakan positif dan negatifnya.

"Saya berharap dengan batasan per siswa di sekolah negeri 36 sampai 40 per kelas seperti dulu sangat baik bisa diberlakukan lagi dan tidak mengganggu sekolah swasta," ucapnya.

"Kalau masalah diterima di sekolah favorit itu kan hukum alam siswanya, apakah pintar, berprestasi, dan cerdas pasti masuk," imbuh Darus.

"Tapi, sekarang siapa saja bisa masuk, maaf ya. Ini sistem seperti apa ya? Kasihan yang berprestasi harus tes, tetapi zonasi serta afirmasi tidak usah tes langsung masuk ke sekolah favorit. Sekolah swasta terancam bangkrut lagi," ucap Darus.

Hampir seluruh sekolah swasta di Jawa Barat, kata Darus, tentunya sangat keberatan dengan keputusan Dedi Mulyadi.