Temuan Rp 1 Triliun Dana Bansos Digunakan untuk Judi Online, 100 NIK Disalahgunakan ke Terorisme

TRIBUNJATIM.COM - Terungkap adanya temuan baru yang terindikasi ke arah judi online hingga terorisme.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebelumnya mengungkapkan, lebih dari 571.000 rekening penerima bansos terindikasi digunakan untuk transaksi judi daring dengan nilai hampir Rp 1 triliun.

Sementara lebih dari 100 NIK ditemukan mencurigakan terkait pendanaan terorisme. 

Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka mengatakan, temuan tersebut menunjukkan adanya kebocoran serius dalam sistem verifikasi dan pendataan penerima bansos. 

"PPATK, BNPT, Kemensos, dan aparat penegak hukum harus duduk bersama. Jangan hanya diblokir, tetapi juga diusut tuntas, baik penerima, alur dananya, maupun jaringannya,” ujarnya.

Polisi didesak segera mengambil tindakan tegas menyusul temuan terbaru dari PPATK soal penyalahgunaan rekening penerima bantuan sosial (bansos) yang digunakan untuk transaksi judi online dan bahkan diduga mendanai jaringan terorisme.

“Aparat hukum jangan hanya mengandalkan pemblokiran rekening. Harus dilakukan investigasi mendalam. Telusuri aliran dana, identifikasi sindikat, dan beri sanksi hukum kepada pelaku," kata anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Daniel Tumbelaka kepada Tribunnews.com, Jumat (11/7/2025), seperti dikutip TribunJatim.com.

Martin menilai, penyalahgunaan bansos tidak bisa hanya disikapi dengan pendekatan administratif seperti pemblokiran rekening. 

Dia menegaskan, apabila ditemukan unsur pidana, maka proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Martin menambahkan bahwa ini merupakan momentum penting untuk membersihkan sistem bansos dari potensi penyimpangan.

Baca juga: Pasien di RSUD Jombang Keluhkan Sound Musik Keras Senam Pegawai Pemkab, Mengganggu

“Negara tidak boleh kalah oleh sindikat. Penegakan hukum harus berjalan sampai ke akarnya, tanpa pandang bulu,” imbuhnya.

Judi online memang bisa membuat banyak orang ketagihan hingga lepas kendali.

Seorang sekretaris desa misalnya menjadi ketagihan hingga melepas tanggung jawab sebagai pengurus desa.

Sekretaris desa nekat menilap uang desa senilai Rp 513 juta demi bisa beli diamond Mobile Legends.

Sekretaris desa alias sekdes itu berinisial MGS yang menjabat sebagai sekdes di Desa Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat,

Ia kini menjadi tersangka kasus korupsi Dana Desa tahun anggaran 2025.

Polisi menetapkan MGS menjadi tersangka pada Kamis (3/7/2025) siang.

Baca juga: Temukan Kejanggalan Soal Uang Sewa Gedung Desa, Warga Laporkan Sekdes Pulolor Jombang ke Polisi

MGS diduga telah mengalihkan dana desa sebesar Rp513.699.732 untuk kepentingan pribadi.

Termasuk bermain judi online dan membeli diamond, mata uang virtual dalam permainan "Mobile Legend".

Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka, Hendra Prayoga menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang berlaku.

"Tim kami telah memeriksa 11 orang saksi, dari perangkat desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lainnya.

Barang bukti yang berhasil dikumpulkan juga sebanyak 72 dokumen yang memiliki kaitan erat dengan transaksi keuangan desa anggaran tahun 2025," ungkap Hendra saat konferensi pers di kantornya.

Pelaku Akui Perbuatan

Saat diperiksa, MGS mengakui perbuatannya.

Dia secara sadar dan sengaja memindahkan dana desa dari rekening kas Desa Cipaku ke rekening pribadinya.

"Uang yang tidak sedikit itu, MGS gunakan untuk bermain judi online dan membeli diamond game online.

Dari total Rp513.699.732, pelaku hanya mengembalikan sekitar Rp65 juta, sisanya, Rp448.315.756, tidak dapat dipertanggungjawabkan," tambah Hendra.

Hendra juga menegaskan, MGS telah ditahan sejak 3 hingga 22 Juli 2025, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: B-01/M.2.24/Fd.1/07/2025.

MGS dititipkan di Lapas Kelas IIB Majalengka untuk menjalani proses persidangan.

Kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kajari Majalengka.

"Dalam prosesnya, MGS melakukan modus penyalahgunaan dana desa tahun anggaran ini secara bertahap, antara Februari hingga Maret 2025, sehingga aksinya tidak langsung terdeteksi," jelas Hendra.

Untuk mendalami kasus ini, tim penyidik Kejari bekerja sama dengan auditor Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka untuk menghitung kerugian negara, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Nomor: 700.1.2.1/050/Irban5/2025/M tertanggal 26 Juni 2025.

MGS kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 3 Jo Pasal 18 UU yang sama.

Pasal 2 mengancam pelaku dengan pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.

Sedangkan Pasal 3 menjerat pelaku yang menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan pribadi.

"Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka MGS diduga kuat melakukan perbuatan korupsi dana desa ini secara mandiri, tanpa keterlibatan pihak lain," tutup Hendra.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com