Tak Ada Murid Daftar, Gaji Guru Kurang dari Rp 300 Ribu, Pendidik Anak Bangsa Jauh dari Kata Layak

TRIBUNJATIM.COM - Belakangan terungkap mirisnya kondisi para guru yang sekolahnya terancam ditutup.

Sekolah terancam ditutup karena tak ada satupun murdi yang mendaftar terjadi di Pamekasan Jawa Timur.

Seorang guru menceritakan bagaimana ia masih bertahan meskipun tidak ada satupun murid yang mendaftar di sekolah tersebut.

Kondisi jumlah murid baru yang menurun drastis memengaruhi kondisi tenaga pengajar.

Para guru hanya diupah kurang dari Rp300.000.

Bahkan, mereka terancam dirumahkan karena sekolah berada di ujung tanduk.

Kepala SMK Veteran, Wahyu Hidayat, mengungkapkan keresahannya atas kondisi ini.

SMK Veteran yang berada di pusat Kota Cirebon jalan Pemuda, hanya mendapat 11 murid baru yang mendaftar. Jumlah tersebut menurun drastis dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 30 siswa.

Tak hanya jumlah, penurunan ini berdampak sistemik terhadap lembaga yang dia pimpin.

Baca juga: Bupati Warsubi Tandatangani MoU dengan Mensos Gus Ipul, Jombang 100 Persen Siap Mulai Sekolah Rakyat

Pendapatan guru-guru juga ikut menurun, bahkan ada yang kehilangan pendapatan sama sekali, alias mengundurkan diri.

Guru-guru SMK Veteran selama ini hanya menerima gaji kurang dari Rp 300.000 per bulan.

Jumlah tersebut sangat tidak layak, mengingat peran guru dengan lulusan strata satu dalam mendidik dan membimbing generasi muda.

Kini, dari total 35 guru, SMK Veteran menyisakan 25 orang guru.

"Pasti, jauh dari kata sejahtera, sebelum jadi kepala sekolah di Januari 2025 lalu, saya rasakan penurunan finansial. Sekarang, sangat sedih lagi lihat murid seperti ini, pasti turun drastis sekali. Sedih, S1, seorang guru, kepala keluarga, yang didik anak bangsa, gajinya di bawah Rp300 ribu, apakah pantas," kata Wahyu, saat ditemui Kompas.com di SMK Veteran Kota Cirebon, Jumat (11/7/2025) siang.

Wahyu mempertanyakan keberpihakan Dedi Mulyadi pada Guru SMK Swasta.

Dirinya merasa tidak pernah diajak untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait kebijakan dan dampak tersebut.

Sebaliknya, Wahyu ingin Dedi Mulyadi merangkul SMK swasta, yang minim siswa, karena tidak semua SMK swasta memiliki kekuatan finansial.

Wahyu menyebut, Dedi Mulyadi memberi perhatian anak putus sekolah untuk disekolahkan.

Tapi sebaliknya, Dedi justru membuka jurang hilangnya pekerjaan pada guru di SMK swasta.

Guru honorer juga menggantungkan hidupnya di sekolah untuk dapat menafkahi istri dan anaknya di rumah.

"Siswa yang putus sekolah diangkat, tidak memikirkan guru yang dipecat, dirumahkan, tidak bisa kerja lagi karena sekolah ditutup, hingga kalau guru tidak kerja ada orang tua yang dirugikan, istri atau suami, serta anak anak, kami butuh rangkulan dari pemerintah," tutur Wahyu.

Wahyu Hidayat Kepala Sekolah SMK Veteran Kota Cirebon Jawa Barat memberikan penjelasan terkait kondisi saat ini kepada Kompas.com di salah satu rung kelas pada Jumat (11/7/2025) siang.

Baca juga: Polisi Periksa 6 Orang dalam Kasus Dugaan Perzinahan Bos Buah Gresik, Adegan Saat Digerebek Terkuak

Salah satu yang ditawarkan Wahyu, agar SMK swasta tetap dapat hidup adalah pemanfaatan ruang kelas dan gedung.

Menurutnya, banyak gedung SMK swasta yang masih layak digunakan untuk menampung siswa dari sekolah negeri yang kelebihan kapasitas.

Selain itu, gedung-gedung kosong tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk menampung anak-anak yang berisiko putus sekolah, termasuk untuk penyelenggaraan sekolah rakyat, yang digagas pemerintah.

SMK Veteran memiliki total 25 ruang kelas belajar, untuk kegiatan belajar mengajar empat jurusan: Akuntansi, Manajemen Perkantoran, Pemasaran Bisnis Digital, dan Teknik Jaringan Komputer.

Namun, kini, karena siswa yang minim, hanya 12 kelas yang dipakai, 13 lainnya mangkrak.

"Ada bangunan sekolah swasta yang memenuhi dan tidak dipakai, kenapa tidak dimanfaatkan. Kasih murid, atau ditarik menjadi sekolah negeri atau dimanfaatkan jadi sekolah rakyat, sehingga kelas kelas ini tidak rusak, kita sudah rutin pembersihan, tapi karena tidak dipakai, ya seperti ini," keluh Wahyu.

Baca juga: Jadi Wadah Promosi dan Pemasaran, Pemkot Batu Bakal Bangun Mal UMKM, di Sini Lokasinya

Sebelumnya, Wahyu menerangkan, minimnya siswa baru pada tahun ajaran ini diduga dampak atas kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jabar, Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025, tentang Petunjuk Teknis Pencegahan Anak Putus Sekolah ke Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Barat.

"Kondisi tahun sekarang sangat prihatin, sangat terkena dampak aturan terbaru, kita harus banyak cari, tapi bingung, apakah masih ada, karena yang kemarin tidak diterima tahap pertama, ditarik lagi di negeri. Sekarang di sini, hanya 11 orang murid," kata Wahyu saat ditemui Kompas.com di SMK Veteran Jumat (11/7/2025) siang.

Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, membolehkan SMA Negeri menampung lebih banyak siswa dalam satu rombongan belajar (rombel), yaitu maksimal 50 orang per kelas. Orang tua dan murid berbondong-bondong memilih SMA negeri, karena bertambahnya kapasitas.

Bahkan, laporan dari rekannya, beberapa siswa yang tidak lolos pada tahap pertama SPMB diminta mengikuti tahap kedua, meskipun sebelumnya sudah mendaftar di sekolah swasta.

Wahyu berharap Gubernur Jawa Barat berpihak terhadap keberlangsungan SMK swasta. Dari tahun ke tahun, mereka mengalami penurunan jumlah pendaftar. Kebijakan terbaru ini diduga membuat SMK swasta kian tersingkir dan terancam gulung tikar.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com