Bupati Warsubi Tandatangani MoU dengan Mensos Gus Ipul, Jombang 100 Persen Siap Mulai Sekolah Rakyat

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan langkah konkret menuju masa depan pendidikan yang inklusif dan merata.

Bupati Jombang, Warsubi secara resmi menyerahkan hak pakai Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojoagung Jombang kepada Kementerian Sosial untuk mendukung penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat, inisiatif pendidikan inovatif yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto.

Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah dan Milik Universitas, serta penandatanganan MoU dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf ini dilaksanakan di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025). 

Disaksikan langsung oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, acara ini menjadi tonggak awal bagi penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Gedung SKB Mojoagung, yang telah rampung direnovasi oleh Kementerian PUPR pada 8 Juli 2025 lalu, kini siap menyambut tahun ajaran baru mulai 14 Juli mendatang. 

Baca juga: Sejumlah SDN di Mojokerto Tetap Tak Penuhi Pagu, Bersaing Ketat dengan Sekolah Swasta

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi menegaskan, dukungan ini bukan sekadar administratif, melainkan komitmen moral dan politis untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.

"Alhamdulillah, SKB Mojoagung sudah selesai direnovasi oleh Kementerian PU pada 8 Juli. Kami siap memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025, ini adalah komitmen Pemkab Jombang untuk mendukung sepenuhnya program yang sangat luar biasa ini," ucap Bupati Jombang Warsubi.

Didampingi Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Hari Purnomo, Warsubi menyebut, Sekolah Rakyat Jombang menjadi salah satu dari 63 titik yang memulai kegiatan belajar mengajar pada tahap pertama program ini. 

Sementara itu, 37 lokasi lain tengah menyelesaikan renovasi dan ditargetkan beroperasi pada akhir bulan Juli 2025.

Hari Purnomo menambahkan, program ini merupakan implementasi nyata dari pemanfaatan aset negara yang sebelumnya kurang produktif, menjadi instrumen pengungkit kesejahteraan melalui jalur pendidikan.

"Langkah ini lahir dari arahan langsung Bapak Menteri Sosial agar kita semua memaksimalkan barang milik negara untuk tujuan sebesar-besarnya, yakni pendidikan anak-anak bangsa, terutama dari kalangan rentan," jelas Hari.

Dalam sambutannya, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menyoroti dimensi strategis dari Program Sekolah Rakyat.

Baginya, ini bukan hanya soal ruang belajar, tetapi tentang membangun harapan dan masa depan anak-anak miskin yang selama ini nyaris tak tersentuh oleh sistem pendidikan formal.

Program ini, lanjutnya, akan dimulai serentak di 100 titik pada 14 Juli 2025, melibatkan 9.775 siswa dari 29 provinsi dan 87 kabupaten/kota.