Hasil Sidak Wali Kota Kediri dan Dirut Bulog ke Pasar, Sebut Penyaluran Beras SPHP Sesuai Aturan
Dalam rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Direktur Utama Perum
Penulis: Melia Luthfi Husnika | Editor: Sudarma Adi
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Luthfi Husnika
TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Dalam rangka memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar tradisional, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Setono Betek.
Kunjungan ini dilakukan menyusul diperketatnya aturan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi beras SPHP tepat sasaran dan tidak mengalami penyelewengan di lapangan.
Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap potensi penyalahgunaan distribusi, terutama menjelang hari-hari besar nasional yang biasanya memicu lonjakan harga.
Baca juga: Dorong Pendidikan Karakter Santri, Pemkab Kediri Ajak Ponpes Ikut Tekan Pernikahan Dini
Wali Kota Kediri yang akrab disapa Mbak Wali menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pengawasan ketat distribusi beras SPHP. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Adanya beras SPHP ini sangat membantu dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Kami di Pemkot Kediri siap mendukung pengawasan agar beras ini benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan," kata Vinanda, Selasa (15/7/2025).
Dalam kunjungannya, Wali Kota juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan Perum Bulog dalam pengawasan distribusi beras.
"Di sini juga hadir Forkopimda Kota Kediri. Harapannya kita bisa sama-sama memantau dan mengawasi pelaksanaan dari pendistribusian beras SPHP, sehingga dengan harga yang terjangkau dan dipastikan beras ini tidak disalahgunakan," tambahnya.
Vinanda juga menegaskan bahwa sosialisasi akan dilakukan secara menyeluruh kepada para pedagang dan masyarakat agar tidak ada kesalahpahaman terkait mekanisme penjualan beras SPHP.
"Jangan sampai beras SPHP ini disalahgunakan dan merugikan masyarakat," tegasnya.
Baca juga: Mas Dhito Respons Arahan Mentan, Siap Kawal Kebutuhan Pupuk Petani Tebu Kediri
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani dalam kesempatan tersebut menjelaskan mekanisme distribusi beras SPHP menggunakan aplikasi Klik SPHP.
Menurutnya, hanya pedagang yang telah terdaftar dan tersertifikasi yang dapat memesan beras SPHP.
"Setelah terdaftar dan tersertifikasi, barulah mereka bisa memesan. Distribusi dilakukan melalui warung kecil, Koperasi Merah Putih, dan program Gerakan Pangan Murah," terangnya.
Ahmad Rizal menambahkan, pembelian beras SPHP juga dibatasi maksimal 10 kg per orang setiap bulannya.
inspeksi mendadak (sidak)
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)
Pasar Setono Betek
beras SPHP
Direktur Utama Perum Bulog
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati
TribunJatim.com
Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70, Satlantas Polres Tuban Fasilitasi Driver Ojol Perpanjang SIM |
![]() |
---|
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono: Peningkatan PAD Tak Boleh Bebani Rakyat |
![]() |
---|
Universitas Jember Selidiki Kasus Asusila di Ruang UKM, Dua Mahasiswa Diperiksa |
![]() |
---|
Petani di Trenggalek Semringah Alokasi Pupuk Subsidi Tahun 2025 Bertambah |
![]() |
---|
Viral di Medsos, Mahasiswa Universitas Jember Diduga Berbuat Asusila di UKM, Petugas Temukan Kondom |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.