LPJ Penggunaan APBD Sidoarjo 2024 Ditolak, Inilah Sosok dan Kiprah Politik Bupati Subandi

TRIBUNJATIM.COM - Suhu politik di Sidoarjo antara Bupati Subandi dengan para anggota dewan tengah memanas.

Bahkan mayoritas anggota DPRD Sidoarjo terang-terangan melakukan boikot terhadap Rapat Paripurna yang digelar, Kamis (10/7/2025).

Kini sejumlah partai di Sidoarjo mendadak membentuk koalisi untuk menyikapi Laporan Pertangunjawaban (LPJ) Penggunaan APBD 2024. 

Namanya Koalisi Sidoarjo Maju, yang muncul beberapa saat setelah DPRD Sidoarjo menolak LPJ bupati.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi itu antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, PKS, PPP, dan PDIP

Adapun LPJ Penggunaan APBD Sidoarjo 2024 ditolak karena terdapat beberapa hal yang menjadi catatan.

Baca juga: DPRD Sidoarjo Tolak LPJ Bupati, Subandi Bakal Konsul ke Gubernur Jatim

Antara lain tentang program penanggulangan banjir yang dirasa masih berada dalam tataran rencana dan wacana.

Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat di sejumlah wilayah menjadi langganan banjir, seperti Kecamatan Waru, Taman, Tanggulangin, Sedati dan Porong. 

Kemudian tentang program prioritas Bupati yang 100.000 lapangan kerja yang tidak disertai indikator yang jelas dan terukur.

Tidak ada penjelasan berapa banyak lapangan kerja yang benar-benar diciptakan sepanjang 2024, dari sektor mana saja, dan melalui skema apa. 

Koalisi ini juga memberikan perhatian serius terhadap masih maraknya pungutan di sekolah negeri, khususnya SD dan SMP, dengan dalih kesepakatan komite.

Serta kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sidoarjo yang masih memprihatinkan.

Banyak sekolah dasar dan menengah pertama yang mengalami kerusakan bangunan, kekurangan ruang kelas, serta sarana belajar yang tidak memadai.

Namun, upaya perbaikan terkendala oleh alokasi anggaran pendidikan yang sangat minim.

Anggaran pendidikan hampir semua terserap untuk belanja rutin, sehingga anggaran untuk sarana pra-sarana sekolah menjadi sangat terbatas.