Pengemudi Mobil Marah Rajin Bayar Pajak Tapi Jalan Selalu Rusak, Tak Sebanding Kualitas Infrastuktur

TRIBUNJATIM.COM - Kondisi jalan rusak di Dusun Kompasa, Desa Loka, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan (Sulsel), menjadi sorotan.

Video seorang pengemudi mobil mengeluhkan kerusakan jalan penghubung antara Jeneponto dan Bantaeng pun viral di media sosial.

Video ini diunggah oleh akun Instagram @sulselberita pada Minggu, 13 Juli 2025.

Baca juga: Rugikan Rp80 M, Rumah Staf Bulog Digeledah Atas Kasus Korupsi, Rekening Tampung Uang Haram Diperiksa

Dalam video tersebut, tampak seorang pengemudi mobil menunjukkan kondisi jalan berlubang dan rusak parah. 

Ia mengungkapkan kekecewaannya dengan nada sindiran tajam.

Jalan yang dimaksud adalah jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Jeneponto dan Bantaeng.

Menurut pengemudi, jalan tersebut juga menjadi akses penting bagi kendaraan menuju Kabupaten Gowa.

Ia menambahkan, kendaraan roda empat saja kesulitan melintas, apalagi becak harus menembus jalan berlubang tersebut.

Semua ini disampaikan pria tersebut dengan nada kecewa.

"Plat mobil saya masih baru dan saya orang yang taat bayar pajak, saya kira setelah bayar pajak jalanan akan diperbaiki.

Tapi coba lihat jalanan ini, ini jalan provinsi, jalan penghubung Jeneponto-Bantaeng dan bisa tembus Kabupaten Gowa.

Bahkan becak juga akan kesulitan kalau lewat di sini," jelas pengemudi mobil dengan dialek bahasa Jeneponto, melansir Tribun Timur.

Video ini kemudian mendapatkan banyak tanggapan dari netizen.

Sebagian dari mereka mengungkapkan kekecewaan atas buruknya infrastruktur meski pajak terus dibayar.

"Stopmi bayar pajak, sampai bagus jalan," tulis akun @aps_30.

Komentar lainnya datang dari akun @erwanto3269571 yang menulis dengan nada kecewa.

"Duitmu buat gaji pejabat dan buat korupsi," tulisnya disertai emotikon ketawa.

Jalan tersebut merupakan akses vital bagi warga yang melintas dari Kabupaten Bantaeng hingga Kabupaten Gowa maupun sebaliknya.

Pemerintah diminta segera mengambil langkah nyata memperbaiki infrastruktur tersebut supaya tidak membahayakan pengendara dan mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Terkait hal ini, Koordinator Perbaikan Jalan Wilayah Jeneponto-Bantaeng Pemprov Sulsel, Jupri, saat hendak dikonfirmasi di kantornya, Jl Ir Zainuddin, Kecamatan Binamu, Jeneponto, sedang tidak berada di tempat, Selasa (15/7/2025).

Staf Bidang Bina Marga dan Bina Kontruksi yang ditemui juga tidak memiliki kontak Jupri.

"Tidak ada nomornya Pak Jupri, belum saya ambil nomornya karena baru-baru rusak HP-nya," ujarnya.

Baca juga: Suami Laporkan Istri ke Polisi, Mnta Kembalikan Uang Mahar Rp50 Juta & Emas 8 Gram, Ngaku Dianiaya

Dugaan korupsi juga mewarnai proyek pengaspalan jalan yang ada di dua desa di Sumatera Utara.

Warga mencurigai adanya ketidaksesuaian anggaran dengan proyek yang digarap oleh pemerintah.

Ada dugaan beberapa oknum pejabat yang secara sengaja mengatur biaya proyek tersebut sehingga tak maksimal pengerjaan di lapangan.

Diduga tak sesuai persyaratan dan peraturan untuk melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan bangunan (bastek), jalan yang menghubungkan dua desa di Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, rusak parah. 

Tak hanya itu, pengerjaan yang diborong oleh rekanan berinisial CS pada pada tahun 2023, sarat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Seperti dikutip dari penelusuran Tribun Medan, Senin (14/7/2025), proyek pengaspalan hotmix dengan panjang sekitar 3 km dan lebar 3,5 meter tersebut menguras anggaran Rp6,8 miliar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2023. 

Proyek ini menghubungkan dua kampung, Desa Harapan Maju sampai Desa Mekar Makmur.

Penelurusan wartawan, berjalan dari Kota Stabat, hampir tiga jam waktu perjalanan yang ditempuh hingga akhirnya dapat tiba di depan Kantor Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, Langkat.

Wartawan menempuh perjalanan dari Ibu Kota Langkat menuju ke lokasi proyek dengan melintas Jalan Lintas Medan-Aceh yang ditaksir jaraknya mencapai 66 kilometer.

Sedikitnya tujuh Kecamatan yang dilalui, mulai dari Kecamatan Hinai, Tanjungpura, Gebang, Brandanbarat, Babalan, Sei Lepan hingga Besitang.

Setibanya di Simpang Bukit Mas, Kecamatan Besitang, wartawan belok ke kiri dengan jarak tempuh sekitar 20 kilometer.

Pemandangan di sepanjang jalan ini perkebunan sawit milik perusahaan swasta.

Kondisi medan babak belur sejak dari Simpang Bukit Mas hingga tiba di Kantor Desa Harapan Maju.

Jalan yang dilalui pun naik-turun, tidak datar.

Belum lagi abu dari kondisi jalan yang rusak turut mewarnai perjalanan wartawan menuju lokasi proyek.

Menariknya, wartawan melewati dua desa pada Kecamatan Besitang, yakni Pir ADB dan Sekoci.

Akhirnya tiba di depan Kantor Desa Harapan Maju, Kecamatan Sei Lepan, dan diduga awal mulai proyek jalan itu dari depan kantor desa tersebut menuju Desa Mekar Makmur. 

"Ada memang kemarin pengaspalan jalan di sini, tahun 2023. Sudah rusak lagi sekarang jalannya," kata warga sekitar Desa Harapan Maju yang meminta identitasnya tak dimuat dalam pemberitaan, Senin (14/7/2025).

Baca juga: Anggota DPRD Ngakunya Kuli Gabah saat Tertangkap Main Judi Pinggir Jalan, Lokasi Resahkan Warga

Kondisi aspal tampak rusak dan bahkan berlubang dengan diameter besar.

Selain itu, pada lapisan aspalnya juga sudah terangkat yang diduga hal itu karena tidak sesuai bestek.

Masyarakat setempat sudah coba menyampaikan kepada rekanan berinisial CS agar sebelum pengerjaan dilapisi batu lebih dulu sebelum disiram pasir batu untuk dimulai pengaspalan.

"Sudah kami kasih tau sebelum disiram sirtu (pasir-batu), harusnya diletak batu-batu bulat untuk menjadi dasar. Tapi mereka yang kerja proyek aspal gak mendengar omongan kami, langsung disiram sirtu dan hasilnya tidak bertahan lama, jalan yang baru diperbaiki itu sudah rusak lagi," kata warga.

Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Langkat, Khairul Azmi, belum dapat berkomentar terkait proyek pengaspalan jalan yang dikerjakan tahun 2023 tersebut kini sudah rusak kembali.

"Saya cek terlebih dahulu," ujar Azmi. 

Aspal yang baru setahun lebih rampung dikerjakan ini sudah rusak kembali menimbulkan spekulasi dugaan perilaku korupsi.

Sejatinya dengan proyek yang menguras anggaran Rp6,8 miliar ini dapat bertahan lama dan panjangnya pun diduga tidak sesuai perencanaan.

Terlebih lagi, infrastruktur yang dibangun pemerintah pada pelosok daerah sejatinya mengutamakan kualitas pengerjaan.

Namun, hal itu berbanding terbalik saat melihat langsung realisasinya.

Muncul dugaan proyek pada pelosok daerah ini menjadi ajang oknum-oknum pejabat untuk memperkaya diri yang diduga dikerjakan tak sesuai bestek.

Hal itu diduga memanfaatkan kondisi dan lokasi proyek yang jauh dari pusat kota Pemerintahan Kabupaten Langkat.