Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Daftar 3 Program Dedi Mulyadi yang Memicu Polemik, Terbaru Larangan Study Tour Didemo

Sejumlah pelaku pariwisata di halaman Gedung Sate, Bandung, pada Senin (21/7/2025) menuntut agar larangan study tour dicabut

Editor: Torik Aqua
YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL
POLEMIK - Deretan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang menuai polemik. Terbaru ada larangan study tour yang didemo. 

TRIBUNJATIM.COM - Demo sejumlah pelaku pariwisata di halaman Gedung Sate, Bandung, pada Senin (21/7/2025) menuntut agar larangan study tour dicabut.

Tuntutan itu ditujukan pendemo untuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Mereka menuntut adanya kegiatan perjalanan menuju tempat-tempat yang dinilai edukatif bisa kembali digelar.

Menanggapi itu, Dedi Mulyadi malah kukuh tak mau mencabut larangan itu.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 45/PK.03.03.KESRA tentang Larangan Menggelar Study Tour.

Baca juga: Aturan Dedi Mulyadi Tak Dituruti Pemkot Bekasi dan Bogor, Siswa Masuk Jam 7, Efektivitas Jadi Alasan

Namun, bukan kali ini saja kebijakan pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu mendapatkan protes dari warga, berikut di antaranya.

Larangan Study Tour

Menurut KDM, SE tersebut merupakan kebijakan yang membebaskan masyarakat kecil dari biaya kegiatan piknik berkedok study tour.

"Pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan study tour, yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK study tour," kata Dedi, dilansir TribunJabar.id, Selasa (22/7/2025).

Ia makin yakin bahwa selama ini kegiatan study tour hanyalah kedok semata karena protes datang dari pelaku usaha pariwisata.

"Yang dilarang adalah kegiatan study tour, yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan dengan jelas kegiatan study tour itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang demonstrasi para pelaku jasa kepariwisataan," ucapnya.

Bahkan, sambung Dedi, aksi unjuk rasa itu memperoleh dukungan dari asosiasi Jeep di wilayah Yogyakarta yang biasa mengangkut wisatawan di Gunung Merapi.

"Insyaallah saya Gubernur Jabar akan tetapi berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan," ujarnya.

Dedi mengeklaim, SE ini tetap diberlakukan lantaran berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama dalam mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitan dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya.

"Mudah-mudahan industri pariwisata tumbuh sehingga yang datang wisata orang luar negeri orang yang punya uang yang memang murni memiliki tujuan kepariwisataan dan memiliki berdasarkan kemampuan ekonomi yang dimiliki."

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved