Wali Kota Akhirnya Copot Kepsek yang Tarik Uang Tanda Tangani Ijazah, Deretan Tabiat Asli Terungkap

TRIBUNJATIM.COM - Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di wilayah Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi berakhir dicopot Wali Kota.

Keputusan itu dibuat setelah aduan soal dugaan pungli disampaikan secara langsung oleh para wali murid.

Wali murid menggeruduk kantor Wali Kota Bekasi untuk menyampaikan keluhan mereka.

Satu diantaranya dugaan pungli soal penagihan uang untuk menandatangani ijazah hingga uang sampul raport siswa.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto langsung merespon aduan dan mencopot Kepala SDN tersebut dari jabatannya.

Bagaimana kelanjutan aduan wali murid ke Tri Adhianto?

Para ortu siswa yang semuanya adalah kaum ibu itu mendatangi Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan ditemui langsung oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, Senin (21/7/2025).

Setelah menerima aduan tersebut dan melakukan pengecekan, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto langsung merespon aduan dan mencopot Kepala SDN tersebut dari jabarannya.

Nantinya, kata Trim jabatan Kepala SDN di sana akan diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT).

"Kepala sekolahnya kan sudah kami non job kan. Sudah tidak memegang jabatan, lalu dia sekarang masih sebagai guru, nanti kepala sekolah yang baru yang akan duduk sebagai PLT," kata Tri, dikutip TribunJatim.com dari Wartakotalive.com, Kamis (24/7/2025).

Tri menjelaskan selanjutnya kinerja yang bersangkutan juga akan dipantau oleh PLT Kepsek.

"Tugas kepala sekolah nantinya melakukan evaluasi dan kepala sekolah yang melaporkan ke Dinas Pendidikan (Disdik), kemudian Disdik melaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dan BKPSDM melaporkan kepada Wali Kota," jelasnya.

Baca juga: Demo Bela Siswi SMA Korban Pelecehan Guru Olahraga, Murid Justru Diintimidasi, Sekolah Bawa Aparat

Siapa yang menjabat Kepala Sekolah di lingkungan SDN tersebut?

Orang nomor satu di Kota Bekasi itu menuturkan belum ada seseorang yant menjabat PLT Kepsek di tempat tersebut.

Dirinya pun masih menunggu keputusan dari BKPSDM.

"Makanya tadi saya baru tahu ternyata PLT nya belum ditentukan. Saya juga minta kepada kepala BKPSDM untuk mengeluarkan surat PLT nya dan kalau PLT nya sudah ada nanti PLT lah yang berhak duduk di tempat dia (Kepsek) sekarang. Jadi perlu kehati-hatian dan perlu kesabaran," tuturnya.

Apa sebenarnya alasan wali murid geruduk kantor Wali Kota Bekasi?

Sejumlah wali murid memang dikabarkan menggeruduk langsung kantor Wali Kota lantaran laporan yang lama ditanggapi.

Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) berinisial SM di wilayah Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi diduga melakukan pungli.

Seorang orangtua murid, Shinta (34) mengatakan selain dugaan pungli, diduga juga Kepala SDN tersebut melakukan penyelewengan dana BOS, hingga melakukan tindakan intimidasi terhadap guru.

“Niat kami ke menemui Wali Kota sebenarnya untuk menyerahkan laporan  bukti (Sejumlah dugaan pelanggaran) langsung kepada pak Wali Kota ya, antara lain terkait penyelewengan yang diduga dilakukan kepala sekolah seperti pungli, penyelewengan Dana BOS, penistaan agama, sampai intimidasi,” kata Shinta dikutip Selasa (22/7/2025).

Baca juga: Kades Grogi, Koperasi Desa Merah Putih Tutup usai Sehari Diresmikan Prabowo, Mitra Putus Kontrak

Apa saja deretan tabiat kepala sekolah yang jadi pemicu dugaan pungli?

Shinta menjelaskan dalam agenda pelaporan pada Senin (21/7/2025), sejumlah orangtua murid memaparkan dugaan pungli dilakukan dalam bentuk permintaan uang.

Diantaranya untuk biaya sampul rapot hingga pembelian alat-alat kelas, yang menurut orangtua murid seluruh kebutuhan tersebut telah dibelanjakan secara mandiri oleh pihaknya.

“Beliau ini minta uang sampul rapot, padahal itu sudah termasuk dalam Dana BOS. Keperluan kelas juga kami beli sendiri, tapi dia mengakuinya dan bilang dibeli dari Dana BOS,” jelasnya.

Shinta menuturkan tidak hanya itu, diduga kepala sekolah kerap meminta jatah lebih kurang 20 persen dari uang ekstrakurikuler yang dikelola oleh guru kelas.

Bahkan diduga juga kepala sekolah memungut uang Rp15 ribu untuk setiap tanda tangan ijazah.

“Kalau mau minta tanda tangan ijazah ke beliau, itu ada uangnya. Katanya untuk uang capek. Per anak dimintai Rp15 ribu,” tuturnya.

Shinta menyampaikan persoalan kelengkapan buku pelajaran pun menjadi bagian indikator penyelewengan. 

Menurutnya, sejak awal tahun ajaran, buku pelajaran tidak pernah lengkap dan sempat membuat siswa hanya belajar dari catatan guru.

“Anak-anak sempat enggak punya buku, jadi cuma belajar dari catatan guru,” imbuhnya, seperti dikutip TribunJatim.com dari Wartakotalive.com, Kamis (24/7/2025).

Usaha apa yang sudah dilakukan pihak wali murid untuk mengadili kepsek?

Shinta memaparkan sebelum mendatangi Tri, para wali murid terlebih dahulu melapor ke Dinas Pendidikan (Disdik) dan DPRD Kota Bekasi. 

Bahkan sidang terbuka pernah digelar hingga melibatkan seluruh pihak terkait.

“Sudah pernah ke Dinas Pendidikan dan ke DPRD juga. Sidang terbuka juga pernah dilakukan. Semua guru, wali murid, kepala sekolah, pengawas dinas, dan Ketua Komisi IV DPRD, Ibu Adelia, hadir,” paparnya.

Hanya saja Shinta menegaskan para wali murid menilai proses penyelesaian dinilai berlarut-larut. 

Padahal menurutnya, keputusan pencopotan kepala sekolah sudah keluar sejak Jumat (18/7/2025).

“Guru-guru sudah melapor sejak Desember, wali murid sejak Januari. Tapi prosesnya lambat. Padahal SK pemberhentian sudah keluar hari Jumat kemarin, intinya mau ditindak segera," pungkasnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com