Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Sistem Pilkada Diusulkan Beragam Opsi, Golkar Tekankan Keterlibatan Masyarakat Saat Memilih Pemimpin

Partai Golkar turut mendorong agar perbaikan tentang sistem pemilihan kepala daerah atau Pilkada terus dipikirkan dengan memperbanyak opsi.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Sudarma Adi
TRIBUNJATIM.COM/YUSRON NAUFAL PUTRA
PILKADA - Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji saat diwawancarai di Kantor DPD Golkar Jatim, Jumat (25/7/2025). Sarmuji yang mantan Ketua DPD Golkar Jatim ini menanggapi terkait wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD.  

Poin Penting:

  • Isu: Perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).
  • Sikap Golkar: Mendorong perbanyak opsi sistem Pilkada.
  • Syarat Utama Golkar: Opsi apapun harus tetap melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Golkar turut mendorong agar perbaikan tentang sistem pemilihan kepala daerah atau Pilkada terus dipikirkan dengan memperbanyak opsi. Namun, Golkar meminta agar opsi apapun tetap harus memikirkan keterlibatan masyarakat untuk memilih pemimpin. 

Pernyataan ini disampaikan Sekjen Partai Golkar M Sarmuji saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (25/7/2025). Sarmuji menyinggung hal ini ditengah munculnya wacana opsi kepala daerah terlebih Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih melalui DPRD atau ditunjuk oleh pemerintah pusat. 

Belakangan ini, wacana tersebut mengemuka. "Golkar juga pernah mengeluarkan statement kalau perlu adanya evaluasi, perbaikan, opsinya diperbanyak saja," kata Sarmuji seusai menghadiri pelantikan pengurus DPD Partai Golkar Jatim di Surabaya. 

Baca juga: Fraksi Golkar Sebut Jatim Butuh Badan Khusus Tangani BUMD untuk Optimalkan PAD

Sarmuji tak mempersoalkan berbagai opsi yang saat ini muncul. Termasuk opsi apakah kepala daerah lebih efektif dipilih DPRD atau ditunjuk pemerintah pusat. Hanya saja Sarmuji mewanti agar apapun opsi yang dianggap efektif, tetap harus menitikberatkan pada keterlibatan masyarakat

Menurut Sarmuji hal tersebut wajib dipastikan. Perkara bentuk pemilihannya seperti apa, bisa diformulasikan dan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Meskipun demikian, Sarmuji mengungkapkan ketidaksetujuan jika kepala daerah murni ditunjuk oleh pemerintah pusat. 

Sebab, Partai Golkar khawatir antara pemimpin dan masyarakatnya tidak nyambung jika dilakukan penunjukan langsung oleh pemerintah. Baik terlibat langsung maupun tidak langsung, Sarmuji menekankan harus ada keterlibatan masyarakat. 

Baca juga: Putusan MK soal Pemilu Terpisah, Golkar Jatim Ogah Buru-Buru Bersikap

"Insyaallah kepala daerah yang akan terpilih memiliki komitmen untuk membangun daerah sekaligus memiliki keberpihakan kepada masyarakat daerah," jelasnya. 

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved