Pengurus Koperasi Merah Putih Tak Kuat Nombok Pakai Uang Sendiri karena Dana Operasional Belum Cair

TRIBUNJATIM.COM - Masalah di Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terungkap.

Para pengurus mengaku tak kuat harus terus nombok pakai uang pribadi.

Hal ini karena anggaran operasional dari pemerintah tak kunjung cair.

Hingga para pengurus harus memakai uang pribadi untuk menjalankan roda organisasi yang belum sepenuhnya bergerak.

Biaya yang harus ditanggung sendiri oleh para pengurus meliputi ongkos fotokopi, pencetakan dokumen, pembelian meterai, pembukaan rekening koperasi di Bank Jateng, hingga keperluan penyusunan administrasi lainnya.

"Banyak ketua atau pengurus lain yang nombok untuk uang fotokopi, print, meterai, buka rekening di Bank Jateng, bikin buku koperasi, dan lainnya," kata Ketua Kopdes Merah Putih Desa Ngentak, Kecamatan Ngombol, Marnie, pada Jumat (25/7/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Marnie menjelaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan tersebut dapat diklaim ke koperasi jika sudah ada modal, asalkan disertai kuitansi.

Namun, hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis mengenai operasional koperasi ke depan.

"Sebenarnya bisa diklaimkan ke koperasi jika sudah ada modal asal ada kuitansi," ujarnya.

Beban yang ditanggung pengurus bukan hanya bersifat administratif. Biaya transportasi untuk mengurus legalitas koperasi dan koordinasi dengan instansi terkait juga harus ditanggung sendiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB).

“Yang jelas, uang bensin KSB untuk wara-wiri pasti uang kami sendiri,” tambah Marnie.

Baca juga: Ekonomi Desa Lamongan Bangkit, 474 Koperasi Merah Putih Diluncurkan Serentak oleh Bupati Yuhronur

Kondisi serupa juga dialami oleh banyak pengurus koperasi lain di berbagai desa di Purworejo.

Marnie menegaskan bahwa hingga kini belum ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk operasional dasar koperasi.

Satu-satunya dukungan konkret dari pemerintah saat ini adalah bantuan biaya notaris melalui kerja sama dengan Bank Jateng untuk memenuhi legalitas badan hukum koperasi.

Lebih lanjut, Marnie menyampaikan keprihatinannya atas kurangnya arahan teknis atau pelatihan dari pemerintah.

Ia menilai program yang seharusnya dapat menggerakkan ekonomi desa ini terkesan dijalankan terburu-buru dan minim pendampingan.

"Dari ratusan (454) kopdes/koplur, sebagian besar belum jalan. Kendala mendasar adalah permodalan, bagaimana akan jalan kalau modal belum ada?" kata Marnie.

Baca juga: Polemik Koperasi Merah Putih di Tuban Berakhir, KDMP Pucangan dan Ponpes Sunan Drajat Akhirnya Islah

Ia berharap agar ke depan, Pemerintah Kabupaten dan pemerintah pusat tidak hanya mengejar target pembentukan koperasi, tetapi juga memberikan dukungan nyata agar koperasi dapat berdampak pada kesejahteraan warga desa.

"Harapan kami, agar pemerintah benar-benar serius dengan program koperasi Merah Putih ini. Minimal ada pendampingan yang serius," tutupnya.

Sementara itu dalam kasus lainnya, polemik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Pucangan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dengan PT Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat akhirnya islah.

Pihak KDMP Pucangan, yang diwakili kades dan para pengurusnya  dengan besar hati meminta maaf secara terbuka dan datang langsung ke Kantor Pusat Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat. 

Pihak PT Manajemen  telah menerima permintaan maaf para pengurus tersebut.

"Kemarin, pihak Kopdes didampingi Kadis Koperasi Provinsi Jawa Timur, dan Kadis Koperasi Kabupaten Tuban sudah berkunjung ke tempat kami untuk menyampaikan permohonan maaf atas kekhilafan yang bersangkutan," kata KH Anas Alhifni Direktur Perekonomian Pondok Pesantren Sunan Drajat, Kamis (24/7/2025).

Dikatakan, sebagai  insan pesantren dirinya menerima permohonan maaf atas kekhilafan yang bersangkutan. Demgan harapan seperti ini tidak terulang kembali.

Selain menyampaikan permohonan maaf, pihak KDMP Pucangan juga mengajukan permintaan agar manajemen kembali memberikan dukungan terhadap operasional koperasi.

Menanggapi hal itu, manajemen menyatakan bersedia mendukung kembali, namun secara terbatas, sambil menunggu proses pengiriman logistik dan penyempurnaan fasilitas gerai.

"Untuk saat ini, kami membuka kembali Koperasi Desa Merah Putih Pucangan secara terbatas. Kami sedang menunggu pengiriman barang agar lebih lengkap dan harga yang ditawarkan lebih terjangkau. Tujuannya, agar akses masyarakat desa terhadap produk koperasi semakin mudah dan manfaatnya bisa dirasakan lebih luas," ujarnya.

Menurut Gus Anas, semangat awal pendirian Koperasi Desa Merah Putih adalah membangun ekonomi rakyat berbasis koperasi dan pesantren. 

Dan ia  menolak keras jika niat baik tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang hanya ingin mencari popularitas tanpa kontribusi nyata.

Baca juga: Kades Grogi, Koperasi Desa Merah Putih Tutup usai Sehari Diresmikan Prabowo, Mitra Putus Kontrak

Di tengah proses pemulihan gerai Pucangan, manajemen juga melanjutkan ekspansi koperasi  cabang baru di Kecamatan Rengel,  Kabupaten Tuban yang diresmikan, Kamis (24/7/2025) kemarin.

" Target kami ke depan, insyaallah, dapat mendukung berdirinya 100 KDMP di seluruh Indonesia," ujar Gus Anas.

Dan itu adalah sebagai bagian dari komitmen mendukung program nasional Koperasi Merah Putih yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Perbaikan, dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis koperasi tetap terbuka di tengah berbagai dinamika yang ada.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com