Kota Malang Kekurangan Guru jenjang SD dan SMP, Banyak yang Pensiun

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Jumlah guru SD dan SMP di Kota Malang masih mengalami kekurangan. 

Ketua PGRI Kota Malang, Agus Wahyudi mengungkapkan, jumlah guru yang ada saat ini masih belum ideal untuk memenuhi kebutuhan. 

Idealnya, jumlah jam pembelajaran seorang guru dalam sepekan mencapai 40 jam, namun masih banyak guru yang bekerja melebihi batas waktu.

Agus mengatakan, kekurangannya sekitar 200 sampai 300 guru. Banyak guru yang harus bekerja ekstra karena kekurangan tenaga pengajar. 

"Ikhtiar kami saat ini adalah memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekolah," ujar Agus, Rabu (6/8/2025).

Baca juga: Puluhan Guru Ngaji dan Madin di Trenggalek Dapat Bantuan Rp 500 Ribu

Solusi yang dikerjakan saat ini adalah meminta guru mata pelajaran tertentu untuk turut membantu mengajar mata pelajaran lain.

Agus mengatakan, salah satu penyebab utama kekurangan guru adalah karena banyaknya guru Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun setiap bulannya.

Regenerasi yang lambat membuat posisi guru pensiun tidak bisa langsung diisi.

Baca juga: PGRI Kota Malang Bekali Ratusan Guru dengan Pelatihan AI dan Coding

"Setiap bulan pasti ada guru ASN yang purna tugas tapi kan tidak langsung ada penggantinya. Maka terjadilah kekurangan," katanya.

Terkait keberadaan guru honorer, Agus menyampaikan pihak sekolah kini harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, yang melarang perekrutan tenaga honorer baru.

Hal ini, dikatakannya turut menjadi tantangan tersendiri dalam menutup kekurangan tenaga pengajar.

Baca juga: Hadapi Tantangan Dunia Pendidikan, Guru di Kota Malang Didorong Melek AI

"Kami menyesuaikan dengan kebijakan pusat yang melarang sekolah merekrut honorer baru," katanya.

PGRI Kota Malang, telah mengusulkan kepada pemerintah agar pemenuhan kebutuhan guru segera dilakukan melalui proses pemetaan kebutuhan yang jelas. Menurutnya, dengan pemetaan yang akurat, kekurangan guru bisa segera ditangani.

"Kalau jumlah guru ditambah, sekarang jalurnya memang melalui PPPK. Soal kebijakan selanjutnya, kami masih menunggu arahan dari pusat," pungkasnya.

Baca juga: Cara Cek Pencairan Insentif Guru Non ASN Rp2,1 Juta Periode Agustus-September