Suami Pasang Badan saat Bella Shofie Didemo Malas Ngantor di DPRD, Duga Hanya Aksi Titipan

"Setelah reses, kita ajukan aspirasi untuk rakyat, tapi pemerintah bilang tidak ada anggaran. Kalau begitu, DPRD mau kerja apa? Lebih baik Bu Bella jualan, dapat rejeki tambahan, lalu gajinya dibagi ke masyarakat. Apa itu juga salah?" pungkasnya via pesan singkat.

Bakal Dipanggil Nasdem

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Maluku menyesali adanya aksi demo mendesak anggota DPRD Kabupaten Buru, Maluku, Bella Shofie Rigan mundur dari jabatannya.

Artis ibu kota itu dinilai hanya mementingkan persoalan kecantikan dibanding mengurus rakyat.

Pihak DPW Partai NasDem Maluku menjadwalkan pemanggilan Bella Shofie untuk dimintai klarifikasi usai pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada pekan depan.

Informasi ini disampaikan oleh Ketua DPW NasDem Maluku, Hamdani Laturua.

“Menghadap abis Rakernas. Pulang tanggal 11, mungkin tanggal 12 langsung menghadap di Ambon sekaligus memberikan keterangannya,” jelasnya, dikutip dari Tribun Ambon Selasa (5/8/2025).

Dijelaskan Hamdani, DPW memiliki kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan tetapi tidak dapat menjatuhi sanksi.

Seluruh hasil pemeriksaan akan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem di Jakarta, yang nantinya akan mengambil kasus apabila ditemukan pelanggaran.

“Jika terindikasi ada pelanggaran, kami sampaikan ke DPP. Jika terbukti secara sah, maka dia stop DPW," tegas Hamdani.

Dalam pernyataannya, Hamdani juga mengungkapkan rasa penyesalan atas peristiwa yang terjadi.

“Ketika beta (saya-red) baca semua berita yang dong (mereka-red) kirim, beta sangat menyesal peristiwa yang dialami,” ungkapnya.

Sebagai pimpinan partai politik, Hamdani menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab moral dan organisasi untuk menindaklanjuti setiap persoalan yang menyangkut kader partai.

“Kami berkewajiban memanggil yang bersangkutan untuk mendengarkan pendapatnya, klarifikasi segala macam, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu, baru disampaikan ke DPP,” pungkasnya.

Wakil DPRD Buru membantah