Roy Suryo Dkk Tulis Buku Tentang Ijazah Jokowi, Soft Launching Minta Fasilitasi UGM Tapi Ditolak

TRIBUNJATIM.COM - Universitas Gadjah Mada (UGM) batal dukung acara soft launching buku karya Roy Suryo dan kawan-kawan (dkk), bertajuk 'Jokowis White Paper'. 

Mengutip laman techtarget.com, white paper adalah dokumen otoritatif berbasis riset yang menyajikan informasi, analisis pakar, dan wawasan organisasi atau penulis tentang suatu topik atau solusi untuk suatu masalah. 

Melihat judulnya, buku tulisan Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzi Tiyassuma ini mengangkat kasus ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang diduga palsu. 

Roy Suryo sempat mengatakan dirinya menjadikan buku tersebut sebagai kado Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia. 

'Jokowi’s White Paper' dijadwalkan akan soft launching (peluncuran awal atau pra-rilis) pada Senin 18/8/2025 di ruang Nusantara University Club (UC) Hotel UGM. 

Undangan acara tersebut sebelumnya beredar melalui pesan WhatsApp dengan tajuk “Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80” yang dijadwalkan berlangsung pukul 14.00–16.00 WIB.

Namun, pihak UC UGM kini batal memfasilitasi kegiatan tersebut.

Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menegaskan pembatalan dilakukan dengan dua alasan, yaitu prosedural dan politis.

“UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait langsung dengan UGM,” kata Andi Arsana dalam keterangan tertulis, Senin.

Secara prosedural, kata Andi, perencanaan acara itu tidak sesuai kaidah yang berlaku di unit usaha UGM.

Sebab, sejak awal UGM tidak mendapat informasi yang benar perihal acara yang akan digelar. 

Pihak UGM baru menerima informasi valid bahwa acara sebenarnya adalah peluncuran buku Jokowi’s White Paper, berbeda dengan keterangan awal saat pemesanan tempat.

UGM, lanjut Andi, menghormati aspirasi setiap warga negara dalam menyampaikan pandangan, namun menolak dilibatkan dengan cara yang tidak sesuai prosedur.

“Bagi UGM, acara dimaksud tidak menunjukkan keterbukaan sejak awal dan berpotensi menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Karena itu UGM melakukan penolakan,” jelasnya.

“Acara ini bernuansa politis seperti disebutkan, dan UGM tidak bersedia terlibat serta memfasilitasi kegiatan tersebut,” sambung dia.