Kepala Bapenda Minta Maaf usai Sebut PBB Diduga Disalahgunakan Perangkat Desa hingga Rp56 M

Alhasil, perwakilan dari perangkat desa di Kabupaten Kendal mendatangi kantor Bapenda untuk meminta klarifikasi atas pemberitaan tersebut.

"Kepada Ketua Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Kendal, sehubungan dengan beredarnya berita di media online Kompas dan Tribun terkait penyebutan perangkat desa yang menyalahgunakan dana PBB."

"Bersama ini saya secara pribadi maupun kedinasan memohon maaf sedalam-dalamnya, atas kesalahan dalam penyebutan yang ada di media online dimaksud." kata Wahab, Jumat (15/8/2025), melansir Tribun Jateng.

Baca juga: Biaya Study Tour Siswa SMP ke Jogja Rp1,5 Juta Disebut Kemahalan, Tempat yang Dikunjungi Disorot

Wahab mengatakan, pihaknya hanya mencontohkan penyalahgunaan dana PBB oleh sebagian kecil oknum perangkat desa di Kendal.

"Namun kalaupun akhirnya tertulis penyebutan perangkat desa, bukan maksud saya untuk menggeneralisasi semua perangkat desa," tegasnya.

Wahab meyakini jika masih banyak perangkat desa di Kendal, yang melakukan kerja-kerja dengan dedikasi tinggi untuk melayani masyarakat.

"Karena saya menyakini masih banyak perangkat desa yang berkinerja dan berdedikasi tinggi, dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan masyarakat," sambungnya.

Wahab juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa yang telah bermitra dengan Bapenda. 

"Sehubungan dengan adanya berita ini, sekali lagi saya mohon maaf setulus-tulusnya sekaligus mengucapkan terima kasih untuk semua perangkat desa,"

"Yang sudah menjalin hubungan kerja yang sangat baik, yang selama ini telah terjalin dengan baik dengan kami di Bapenda." tandasnya.