Perangkat Desa Minta Maaf setelah Pamer Mobil Meski Gajinya Rp2 Juta, Ternyata Pengusaha

"Namun kalaupun akhirnya tertulis penyebutan perangkat desa, bukan maksud saya untuk menggeneralisasi semua perangkat desa," tegasnya.

Wahab meyakini jika masih banyak perangkat desa di Kendal, yang melakukan kerja-kerja dengan dedikasi tinggi untuk melayani masyarakat.

"Karena saya menyakini masih banyak perangkat desa yang berkinerja dan berdedikasi tinggi, dalam melaksanakan tugasnya dalam pelayanan masyarakat," sambungnya.

Wahab juga mengucapkan terima kasih kepada perangkat desa yang telah bermitra dengan Bapenda. 

"Sehubungan dengan adanya berita ini, sekali lagi saya mohon maaf setulus-tulusnya sekaligus mengucapkan terima kasih untuk semua perangkat desa,"

"Yang sudah menjalin hubungan kerja yang sangat baik, yang selama ini telah terjalin dengan baik dengan kami di Bapenda." tandasnya.

Baca juga: Sebelum Joko, 15 Pemilik Warkop sempat Didenda Rp250 Juta Imbas Nobar Liga Inggris, Berakhir Damai

Sebelumnya, Bapenda Kabupaten Kendal yang mendapati tunggakan PBB mencapai Rp56 miliar.

Tunggakan PBB ini terhitung sejak tahun 1998 dan hingga kini belum juga terbayarkan.

"Kami menduga banyak perangkat desa yang masih menyalahgunakan jabatannya," kata Abdul Wahab, Kamis (14/8/2025) lalu.

"Mungkin sebagian sudah dibayar, tapi belum disetorkan ke kami. Untuk praktiknya sejak kapan, kami juga kurang tahu," imbuhnya.

"Yang jelas sampai sekarang tunggakan PBB mencapai Rp56 miliar," lanjut Wahab.

Wahab mengungkap, praktik pembayaran PBB melalui perangkat desa masih terjadi di beberapa wilayah di Kendal. 

Padahal, pihaknya telah jauh-jauh hari melakukan sosialisasi pembayaran secara online agar lebih tepat dan aman.

Meski begitu, Wahab belum merinci wilayah mana saja yang masih menerapkan praktik tersebut.

"Beberapa desa tertentu masih tergantung perangkat untuk pembayaran PBB," terangnya.