Langkah Presiden Prabowo usai Wamenaker Noel Ebenezer Jadi Tersangka KPK, Bakal Reshuffle?

TRIBUNJATIM.COM - Presiden RI Prabowo Subianto dinilai akan melakukan reshuffle setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penilaian itu disampaikan oleh Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio.

Hendri Satrio alias Hensa ini merupakan pendiri KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), sebuah lembaga survei yang aktif dalam analisis politik dan opini publik.

Ia menyebut jika penilaiannya sesuai dengan pernyataan Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Baca juga: Noel Ebenezer Tersangka Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3 usai Kena OTT KPK, 10 Bulan Jabat Wamenaker

Noel menjadi tersangka atas perkara dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 perusahaan.

Hensa mengutip pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyebut kalau sudah terbukti bersalah maka akan ada pergantian posisi jabatan.

"Prasetyo kemarin udah ngomong kan, kalau terbukti bersalah akan ada pergantian (reshuffle)," kata Hensa kepada Tribunnewscom, Jumat (22/8/2025).

Atas penetapan tersangka terhadap Noel ini maka dirinya meyakini kalau dalam waktu dekat, Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle terhadap Noel.

Terlebih, dalam perkara Noel ini, KPK menerapkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dimana dalam mekanismenya didapati ada barang bukti saat penangkapan.

Sehingga menurut dia, akan sulit bagi Noel untuk berkilah atau terlepas dari jeratan KPK.

"Jadi ya keliatannya kalau OTT kan susah tuh lepas dari salah ya namanya OTT, ya bakal ada pergantian," tandas dia.

Jadi Tersangka

KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Dalam konstruksi perkara, Wamenaker yang biasa dipanggil Noel ini diduga menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar dan satu unit sepeda motor.

Hal ini diumumkan oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (22/8/2025).