Pemkab Tuban Minta BBWS Turun Tangan Atasi Banjir yang Rendam Sawah Petani Plumpang

“Kalau dilebarkan, karena aset tanahnya milik BBWS, tidak ada kompensasi. Prinsipnya, kalau BBWS siap mengerjakan, petani tentu mendukung. Bahkan kemarin sudah ada komitmen untuk dilakukan pengerjaan,” imbuhnya.

Meski demikian, Pemkab Tuban tidak tinggal diam.

Melalui Dinas PUPR-PRKP, pemerintah daerah sudah berinisiatif melakukan normalisasi sepanjang tiga kilometer.

Hanya saja, langkah tersebut dinilai belum cukup, mengingat dampak banjir di Plumpang sangat luas.

“Ini sudah dua tahun petani tidak bisa panen. Maka kami berharap BBWS segera turun tangan agar persoalan ini bisa segera teratasi,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tuban, Siswanto, menegaskan pihaknya berkomitmen akan mengawal permasalahan banjir yang dikeluhkan petani di Plumpang.

“Di masa jabatan saya ini, saya tidak akan tinggal diam. Ini pasti kami kawal,” ujarnya, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, penyelesaian banjir di Plumpang harus ditangani secara permanen dengan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo, sebagai pihak yang memiliki kewenangan.

“Harapan kami pintu air (Dam) inlet swis 2. harus dilebarkan dan ditinggikan, supaya permasalahan banjir selesai. Kalau hanya buka-tutup, masalah tetap akan muncul,” imbuhnya.

Selain itu, usulan petani untuk melakukan pelebaran Kali Afur juga dinilai penting. 

Dengan begitu, air tidak lagi terhambat sebelum masuk ke Waduk Jabung Ring Dyke.

“Permasalahan ini harus segera dirampungkan. Jabung Ring Dyke sejak awal tujuannya menampung kelebihan air di musim hujan dan di musim kemarau difungsikan untuk pengairan masyarakat. Jadi harus difungsikan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.