36 Anak di Jember Positif Campak, Dewan Nilai Penanganan Terlambat
Dinas Kesehatan (Dinkes) Jember, Jawa Timur menerima 148 laporan, dugaan kasus campak terhadap anak hingga Agustus 2025.
Penulis: Imam Nawawi | Editor: Ndaru Wijayanto
"Menerapkan perilaku PHBS, makan bergizi. Jika sakit segra berobat dan melakukan isolasi atau istirahat," pesannya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Jember Sunarsih Khoris mengaku terkejut dengan jumlah kasus campak ini, sebab terlampau banyak sekali.
Baca juga: Pasien Suspek Campak di Bangkalan Membengkak Jadi 39 Anak, Dinas Kesehatan Kesulitan Ambil Serumnya
"Ketika terjadi satu atau dua kasus, seharusnya sudah segera ditangani. Kalau sudah sampai sebanyak ini namanya terlambat penanganannya," tanggapnya.
Padahal Jember sudah berpredikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Seharusnya pelayanan di fasilitas kesehatan bisa lebih cepat.
"Saya kaget begitu dengar kalau kasus campak di Jember cukup tinggi di Jawa Timur. Kami akan terus bergerak sosialiasi bergerak ke bawah secara door to door, mencari siapa yang sakit," ulas Khoris.
Legislator Fraksi PKB ini menilai pelayanan kesehatan di Puskesmas di Jember laporannya sudah optimal, namun hal tersebut belum bisa dipastikan.
"Saya belum bisa menilai 90 persen sudah (optimal). Seharusnya adanya UHC semua petugas medis gerak, tetapi kenapa masih ada kasus campak sebanyak itu. Artinya baru 75 persen mereka gerak dan sosialisasi ke bawah," tutur Khoris.
Dinkes Jember
Tribun Jatim Network
jatim.tribunnews.com
BBLKM Surabaya
berita Jember
campak
campak di Jember
AFPI Cetak Rekor MURI Daring 25 Jam, Easycash Beri Apresiasi, Dukung Ekosistem Inklusif |
![]() |
---|
Pemilik Warung Angkringan yang Ditusuk Orang Tak Dikenal Meninggal, Berikut Kronologinya |
![]() |
---|
Waspada Gangguan Jantung ‘Aritmia’, Fakta Dibalik Maraknya Fenomena Meninggal Mendadak |
![]() |
---|
BREAKING NEWS : Subuh Mencekam, Pemilik Warung Angkringan di Ngawi Ditikam Orang Tak Dikenal |
![]() |
---|
Paguyuban Tani Puncu Gelar Demo di Kantor BPN Kediri, Tolak Pemerintah Patok Lahan Fasilitas Sosial |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.