Ketua Umum GP Ansor: Konflik Rohingya di Myanmar Terkait Minyak dan Gas

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersikap hati-hati, terkait krisis kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya di Provinsi Rakhine, Myanmar.

Sebab Ansor melihat ada upaya penggiringan isu konflik agama, untuk menutupi konflik berlatar belakang sumber daya alam.

“Ada yang mencoba memelintir dan menggoreng seolah isu Rohingya adalah konflik agama. Umat muslim diperlakukan semena-mena oleh umat lain, katakanlah Budha,” ujar Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (3/9/2017) saat menghadiri Musyawarah Cabang PC Ansor Tulungagung, di Pondok MIA Tulungagung.

(Dinilai Mencla-mencle Soal FDS, GP Ansor Tuntut Kepala Dinas Pendidikan Malang Mundur)

Gus Yaqut menegaskan, Ansor sudah melakukan kajian mendalam soal masalah di Rakhine Myanmar.

Konflik ini sudah terjadi beberapa kali, mulai tahun 2013, 2016 dan sekarang yang tengah berlangsung. Dari hasil kajian tersebut, ada latar belakang ekonomi sebagai pencetus.

Karena wilayah yang ditempati etnis Rohingya selama ini mempunyai cadangan minyak dan gas yang melimpah.

(Pesta Miras di Malam Takbiran, 1 Tewas, 1 Kritis, 9 Orang Nyungsep di IGD)

Pemerintah Myanmar sulit untuk memperluas area ekspoitasi, karena belum banyak yang percaya.

“Myanmar baru saja lepas dari junta militer. Belum banyak pihak yang bercaya dengan perbahan di Myanmar,” bebernya.

Sebagai jalan termudah, maka pemerintah mengusir etnis Rohingya untuk kepentingan ekploitasi.

Nah, niat tersebut kemudian dibungkus dengan konflik antar agama. Sedangkan perusahaan multinasional sudah mengantre, antara lain dari Inggris, Perancis, Malaysia, Brunai, China, dan Rusia.

(Masuk Penjara, Mantan Pembalap ini Produksi Miniatur Motor Trendy, Laris Manis Dijual Lewat Barter)

Niat pemerintah Myanmar mengusir Etnis Rohingya kian mendapat pembenaran, sebab etnis ini mempunyai sejarah panjang sebagai pemberontak. Mereka berusaha menjatuhkan pemerintah yang sah.

“Umat Budha memang diajarkan untuk bersikap moderat. Itulah mengapa mereka juga memilih diam menghadapi krisis kemanusiaan Rohingya,” tutur Gus Yaqut.