Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Sebanyak 453 warga binaan Lapas kelas II B Lamongan tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT), dua hari menjelang gelaran Pilgub Jatim 2018.
Ini diketahui saat lembaran daftar DPT hendak ditempelkan di dalam Lapas.
Petugas Lapaspun merasakan daftar DPT itu tidak sesuai dengan jumlah warga binaan yang semestinya mempunya hak memilih dalam demokrasi pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim, pada Rabu (27/6/2018).
Baca: Gara-gara E-KTP, 650 Warga Tuban Dipastikan Tak Bisa Nyoblos Pilgub Jatim
Idris Pauzi, Kasub Registrasi dan Tim Kemasyarakatan Lapas kepada wartawan mengungkapkan pihaknya tidak pasti mengapa sampai ada napi dan tahanan yang punya hak memilih, tapi tidak masuk DPT. "Kita tidak tahu," ujarnya, Senin (25/6/2018).
Padahal sudah pernah dilakukan pendataan oleh petugas. Dan saat DPT hendak ditempel, ternyata jumlahnya tidak sesuai.
Yang masuk DPT hanya sebanyak 239 orang dari 692 napi dan tahanan yang berarti masih ada 453 napi dan tahanan yang tertinggal tidak masuk DPT.
Dari 543 itu tercatat sebanyak 149 orang Lamongan, 300 luar Lamonhan, 4 luar jatim.
Baca: Debat Pamungkas Pilgub, Khofifah Janji Tak Jual Beli Jabatan, Gus Ipul Komit Jalankan Kolaborasi
Menurut Idris, pihak Lapas berencana akan segera berkoordinasi dengan KPU Lamongan di jalan Basuki Rahmad. Rencananya Selasa (26/6) baru akan koordinasi dengan KPU.
Sementara itu, Ketua KPU Lamongan Imam Ghozali mendapati informasi itu juga memastikan segera melakukan koordinasi dengan KPU Jatim.
Untuk dapatnya mereka yang tidak masuk DPT bisa memilih. Karena mereka para napi dan tahanan mempunyai hak untuk memilih.
Termasuk usaha mendapatkan blangko C 5 untuk pemilih luar daerah yang saat ini menjadi napi atau tahanan di Lapas Lamongan.
"Kita akan upayakan segera. Mereka punya hak. Hak para napi dan tahanan ini tidak dicabut," tegas Ghozali. (Surya/Hanif Manshuri)
Baca: Adidas dan Puma, Sepatu Global Ternama yang Lahir Karena Pertengkaran Dua Saudara Kandung