Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Reformulasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SD-SMP negeri di tahun 2019 masih belum juga diketahui banyak pihak.
Padahal, persoalan PPDB 2018 masih menjadi sorotan.
Pasalnya, mekanisme yang digunakan dalam PPDB 2018 dinilai beberapa pihak justru membuat kerugian bagi sekolah swasta.
Hal itupun juga masuk dalam daftar evaluasi yang dilakukan Dewan Pendidikan Kota Surabaya.
Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya, Martadi menegaskan, jika Januari, pembahasan reformulasi PPDB 2019 harus sudah tuntas.
Karena perlu dilakukan sosialisasi sebelum PPDB di buka.
”Intinya ini semua dilakukan untuk memastikan dan mewujudkan pendidikan di Surabaya yang lebih berkualitas dan bisa diakses lebih mudah untuk masyarakat Surabaya,” ujarnya.
• Dinas Pendidikan Jawa Timur Mulai Rumuskan Mekanisme Jalur PPDB 2019
Satu di antara kebijakan solutif dalam menanggapi persoalan PPDB 2018, dikatakannya, perlu dilakukan reformulasi yang mempertimbangkan kapasitas maksimal rombel untuk sekolah negeri.
Sehingga sekolah swasta mendapatkan peluang cukup banyak untuk mendapatkan siswa.
"Kebijakan tersebut masih dalam pembahasan prosesentase. Itung-itungannya berapa persen yang akan diterima SMP negeri atau swata ini masih proses,” ungkapnya.
Misalnya, lanjut dia, pada jalur mitra warga yang ditampung secara keseluruhan oleh SMP negeri.
Maka, pada jalur regular akan dikurangi kuotanya.
Sehingga bagi siswa yang memilih jalur regular dan tidak tertampung di SMP negeri ini akan diperebutkan SMP swasta.
”Namun presentasi pengurangan jalur regular ini masih proses belum keluar angka. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk menentukan jumlah prosesntasi yang didapat pihak SMP negeri maupun swasta,” imbuhnya.
• MKKS SMP Swasta Desak Dinas Pendidikan Kota Surabaya Lakukan Pembahasan PPDB 2019
Beberapa pertimbangan tersebut, lanjut Martadi, mulai dari kapasitas maksimal sekolah negeri dan swasta yang bisa ditampung, munculnya sekolah baru di bawah madrasah Kemenag seperti MTS, MIN dan MA, yang juga mempengaruhi faktor kuota sekolah negeri dan swasta umum.
”Jika dari itung-itungan yang dilakukan dengan pembatasan rombel, pembatasan siswa perombel bisa juga berkurang. Tapi, yang jelas pengurangan untuk jalur regular ini masih dalam pembahasan,” urai Martadi.
Selain jalur regular, imbuh Martadi, beberapa hal yang termasuk dalam pembahasan reformulasi adalah perubahan mekanisme jalur prestasi, prosentase siswa yang berasal dari luar kota, dan prosentasi penerimaan siswa difabel.
• Sistem Zonasi PPDB 2018, Anang Hermansyah Soroti Kurang Meratanya Fasilitas Pendidikan
Sementara itu, informasi terkait perumusan reformulasi PPDB 2019, rupanya tidak diterima oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Surabaya Timur, Erwin Darmogo.
Termasuk soal rembuk bareng yang ditawarkan oleh Dewan Pendidikan Kota Surabaya dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
”Saya tidak mendengar soal adanya rembuk (diskusi) untuk menemukan solusi untuk posisi kami di PPDB 2019. Sampai detik ini kami menunggu itu, tapi kamipun belum dapat kabar untuk pembahasan kearah sana,” ungkapnya.
Yang jelas, lanjut dia, pihaknya menginginkan adanya monatorium sekolah negeri dan swasta.
Karena, dari hasil PPDB 2018, beberapa sekolah yang mendapatkan jumlah siswa di bawah standar tidak memperoleh izin operasional.
“Seperti sekolah Institute Indonesia yang kemarin dapat siswa dibawah 10 tidak mendapat ijin operasional. Beberapa sekolah lainnya juga mendapatkan permasalahan yang sama,” tuturnya.
• DPRD Jatim Segera Gelar Rapat Evaluasi PPDB, Masyarakat Diminta Lapor Jika Temukan Kecurangan
Jika memang ada reformulasi PPDB untuk tahun 2019, lanjut Erwin, pemerintah kota juga harus mempertimbangkan pendirian sekolah negeri baru.
”Kalau misalnya ada pengurangan siswa tapi pendirian sekolah negeri masih dibiarkan ya sama saja,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya menekankan jika pemerintah kota dan dinas pendidikan harus berpegang pada peraturan Permendikbud nomor 17 tahun 2017 dan juga mempertimbangkan pendirian sekolah.
”Bahwa jumlah rombel 33 ini harus diatati. Mereka harus memahami itu,” pungkasnya.